Bontoa Progressif Forum (BPF) 20 Massifkan Sosialisasi Komitmen Politik Air Bersih

Rahmat Hidayat ketua BPF 20

Online24, Maros –  BPF 20 terus bergerak massif setelah pasangan Maros unggul Andi Harmil mattotorang dan Andi Ilham nadjamuddin meneken komitmen kesungguhan menangani ketersediaan air bersih di bontoa dan sekitarnya di atas selembar kontrak politik bermaterai yang disaksikan perwakilan warga bontoa. Forum yang lahir dari keprihatinan warga bontoa atas air bersih ini akan berdiri di barisan terdepan mengawal kontrak politik tersebut ketika Andi Toto dan Andi Ilham resmi dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Maros sejak hari pertama bekerja.

Rahmat Hidayat ketua BPF 20 mengungkapkan, pihaknya langsung door to door ke rumah warga membagikan lembaran dan mensosialisasikan komitmen politik tersebut kepada masyarakat. ” Kami bergerak menyisir Bontoa karena ini adalah kabar baik yang harus di sebarkan ke masyarakat. Sudah lama warga menantikan solusi ketersediaan air bersih, mudah-mudahan pasangan Maros unggul dimudahkan perjalanannya oleh Allah SWT untuk memenangkan pilkada Maros” tegas Rahmat.

Rahmat Hidayat yang juga legislator PKS dapil Bontoa ini menyesalkan rendahnya literasi politik kandidat lain, yang menganggap komitmen politik maros unggul terkait air bersih untuk masyarakat bontoa adalah janji belaka.

” kontrak politik Maros unggul dengan warga bontoa Adalah bukti pasangan tersebut memang lebih unggul, visioner dan berkomitmen dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginan warga. Apalagi pemenuhan air bersih bagi masyarakat kab. Maros merupakan salah satu poin utama dalam visi misi pasangan Maros unggul yakni Terwujudnya peningkatan dan Pengembangan infrastruktur berdasarkan potensi wilayah”, pungkas rahmat.

pasangan nomor 3 ini akan mulai merealisasikan komitmen tersebut di 100 hari kerja pertama dengan membentuk tim ad hoc yang ditugaskan secara khusus mengkonsolidasi segenap stakeholder terkait yang dianggap bisa saling bersinergi tuk menyelesaikan persolan air bersih di kecamatan bontoa, dalam jangka waktu maksimal dua tahun pemerintahan.