KPID Sulsel Soroti Keputusan KPU Makassar Gelar Debat Publik di Jakarta

Koordinator Bidang Fasilitasi Infrastruktur dan Perizinan KPID Sulsel, Muhammad Hasrul Hasan. (Ist)

Online24, Makassar – Pelaksanaan debat kandidat Pilwalkot Makassar yang rencananya dihelat di Ibu Kota Jakarta menuai kritikan dari sejumlah pihak, tekhusus Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel.

Koordinator Bidang Fasilitasi Infrastruktur dan Perizinan KPID KPID Sulsel, Muhammad Hasrul Hasan menyebut keputusan KPU menempatkan lokasi debat kandidat Pilkada Makassar di Jakarta yang tidak tepat dan hanya mencabut anggaran besar, alias mubazzir.

Tak hanya itu, kampanye Pilkada Makassar yang rencananya digelar selama dua kali di Jakarta dengan melibatkan stasiun TV nasional berdampak besar.
Salah satunya menurut Komisioner KPID Sulsel ini, adalah KPU telah mengabaikan lembaga penyairan lokal yang ada di daerah.

Siaran gratis bagi lembaga penyiaran lokal sudah mampu menjangkau seluruh wilayah Kota Makassar.

“Jadi, bagi kami kandidat debat yang diputuskan KPU Kota Makassar digelar di Jakarta itu sangatlah mubazzir dan secara khusus mematikan lembaga penyiaran lokal di daerah,” tegas Hasrul dalam keterangannya, Kamis (22/10/2020).

Pertimbangan lain, KPID menarik keputusan KPU karena melihat situasi dan kondisi yang masih dalam masa pandemi.

Harusnya, lanjut Ogie sapaan akrab Hasrul Hasan, KPU lebih memperhatikan serta memprioritaskan lembaga penyiaran lokal di daerah untuk pelaksanaan debat publik, mengingat skalanya hanya di sekitaran Kota Makassar. Bukan malah memberikan ruang besar kepada TV nasional.

”Penyiaran debat kandidat Pilkada Makassar harusnya menjadi gawean TV lokal bukan justru mengabaikan mereka,” sindirnya.

The Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur penyiaran lokal menjadi penyelenggara debat.

Apalagi ditinjau dari segi siaran FTA siaran gratis, lembaga penyiaran televisi baik SSJ maupun LPP TVRI mampu mencover wilayah Kota Makassar dan kabupaten sekitarnya.

Untuk itu, secara kelembagaan, KPID menyarankan KPU Kota Makassar untuk meninjau kembali ketetapan dan keputusan yang telah diambil untuk menggelar debat kandidat Pilkada Makassar di Jakarta.

“KPU harus mempertimbangkan point-point diatas. Apalagi anggaran atau cost yang dikeluarkan KPU dengan menunjuk lokasi debat di Jakarta tentu sangat besar. Bukan anggaran kecil, ”terangnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengagendakan dua kali debat kandidat empat Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Makassar tahun 2020 di Jakarta.

Ketua KPU Kota Makassar, M Faridl Wajdi mengatakan langkah itu diambil pihaknya untuk menghindari kerumunan massa pendukung paslon saat debat nanti. Dimana kegiatan itu juga dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.

”Debat pertama dan kedua kemungkinan kita gelar di Jakarta. Sedangkan debat yang ketiga kita akan lakukan di Makassar, ”kata Farid saat diwawancara. ”Kita akan melihat perkembangan selanjutnya, bagaimana pilihan terbaik untuk pelaksanaan debat,” tuturnya.