Tabung Gas Subsidi Diduga Jadi Bahan Politik, Hiswana Migas : Hak Masyarakat Jangan Di Politisasi

dprd-makassar

Online24, Luwu Timur  – Ketua DPC III Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), H. Rahmat Kasjim, ST. menegaskan bahwa gas elpiji subsidi merupakan hak buat seluruh masyarakat yang kurang mampu, tegasnya, Minggu (06/12/2020) siang.

Pernyataan itu disampaikan Rahmat Kasim dalam kapasitasnya sebagai ketua DPC III Hiswana Migas Palopo, saat dikonfirmasi terkait viralnya percakapan salah seorang oknum anggota DPRD Lutim yang diduga menekan seluruh pangkalan gas elpiji subsidi dibawah naungan perusahaannya.

Sebelumnya diketahui, salah satu oknum anggota DPRD berinisial HH dihebohkan dengan viralnya percakapan melalui pesan WA. Diketahui, dari percakapan grup WA tersebut yang isinya diduga akan mencabut izin pangkalan gas elpiji yang tidak sejalan dengannya di Pilkada Luwu Timur 2020.

“Jgn ksh malu saya apalg sy anggt dewan di target klau tdk sesuai hancurka itu, minta tlng teman2 yg ada di group ini sy akan sangsi klau ada tdk sejln dgn kami minta maaf,” tulis oknum anggota DPRD tersebut dalam grup.

Menanggapi hal tersebut, H. Rahmat Kasim,ST. menegaskan bahwa dalam situasi pilkada yang berlangsung saat ini, kita tidak ingin
hak yang diberikan oleh negara melalui subsidi gas elpiji 3 kg kepada masyarakat dikaitkan ke ranah politik praktis.

“Gas elpiji 3 kg itu merupakan hak seluruh masyarakat yang kurang mampu. Kami tidak menginginkan adanya intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu, saya harap seluruh pangkalan di Luwu Timur agar memilih sesuai hati nurani,” tegas Ketua Hiswana Migas tanah Luwu, Palopo, Toraja dan Toraja ini.

Dia juga kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pangkalan untuk memilih sesuai keinginan, dan jika ada pangkalan yang dicabut ijinnya karena alasan beda pilihan dalam pilkada, segera laporkan ke kami dan pihak berwajib (APH-red) agar diproses sesuai aturan perundang undangan yang ada, jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum yang diduga anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur berinisial HH, belum bisa dimintai keterangan perihal pernyataannya tersebut. Dihubungi dan ditelpon via pesan WA, HH juga belum memberi tanggapan.

Pemkot Makassar