Online24, Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan memberikan kartu kuning kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Aksi tersebut dilakukan saat WALHI Sulsel mempublikasi catatan akhir tahun terkait kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan, di masa pandemi Covid-19.
Bertempat di Kantor WALHI Sulsel, Slamet Riadi, Ketua Tim Catahu 2020 menguraikan kerugian materil yang dialami Rakyat Sulawesi Selatan selama pandemi Covid-19. Hasilnya pun fantastis. ia menyampaikan bahwa kerugian masyarakat Sulsel yang terdampak perampasan ruang, kerusakan lingkungan mencapai 8,2 Triliun.
“Kerugian yang harus dipikul oleh Rakyat Sulawesi Selatan di tahun ini di masa pandemi yakni berkisar 8,24 Triliun dengan rincian kasus perampasan ruang senilai 165,7 Miliar Rupiah, pengrusakan lingkungan mencapai angka 36,6 Miiar Rupiah, dan Bencana ekologis sekitar 8,03 Triliun” Tuturnya, Rabu (30/12/2020)
Slamet menjelaskan bahwa nilai kerugian warga tahun ini mencapai empat kali lipat dari total kerugian yang dialami Rakyat Sulawesi Selatan di tahun 2019 yakni senilai 2,3 Triliun.
“Ini artinya, rekomendasi perbaikan lingkungan yang kami sampaikan di tahun 2019 kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Catahu diabaikan dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung semuanya” Tambah Ketua Tim Kajian Catahu 2020
Kemudian di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al-Amin yang hadir dalam konfrensi pers mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan sikap dan cara Nurdin Abdullah mengelola pemerintah Sulawesi Selatan.
Menurutnya, selama pandemi Covid-19, rakyat mengalami kerugian yang besar akibat kerusakan lingkungan sementara kolega dan keluarga Gubernur malah mendapat izin dan proyek yang nilai keuntungannya fantastis. Bahkan usaha dan bisnis mereka lah yang membuat masyarakat kehilangan ruang kelola dan penghasilan.
“Di saat rakyat harus melindungi diri dari penyebaran virus dan menyelamatkan diri, serta bertahan hidup di tengah resesi, orang-orang terdekat Gubernur malah mengerjakan proyek APBN dan Utang. Belum lagi, pengusaha tambang yang juga orang dekat gubernur bisa mengatur tender proyek milyaran”
Oleh karena itu, pihaknya bersama 96.000 orang konstituen WALHI Sulsel memberi peringatan keras kepada Gubernur Sulsel dan meminta Gubernur berhenti membuat pencitraan lalu bekerja sungguh-sungguh untuk masyarakat
“Kami juga minta agar Gubernur berhenti melinatkan kolega dan keluarga dalam mengerjakan proyek APBN/APBD. Dan segera merevisi RZWP3K Sulsel dan mencabut izin-izin usaha yang selama ini merusak lingkungan dan memiskinkan rakyat”. (*)
