Hanya 2 yang Bersedia, DPC Ramai-ramai Tolak LPJ Ketua DPW PPP Sulsel

Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Four Point Makassar, Sabtu (22/5/21).
dprd-makassar

Online24, Makassar  Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) memasuki agenda sidang penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), di Hotel Four Point Makassar, Sabtu (22/5/21).

Namun saat sidang LPJ DPW PPP Sulsel, sejumlah DPC PPP tingkat kabupaten kota ramai-ramai menyuarakan penolakan LPJ DPW  PPP Sulsel yang dipimpin oleh Muh. Aras

Salah satu yang menolak LPJ tersebut yakni Ketua DPC PPP Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika. Dia mempertanyakan bantuan pemerintah kepada partai berlambang Kakbah ini. Pasalnya, Busranuddin Baso Tika menilai, pada tahun 2016 pengelolaan dana partai luar biasa, dirinya mengatakan ada pemborosan anggaran.

Kata Busranuddin, terjadi defisit alias minus lebih besar belanja dibanding pendapatan. “Saya malu lihat ini laporan pertanggung jawaban ini,” ucap BBT akronim Busranuddin Baso Tika.

Laporan pertanggungjawaban Ketua DPW PPP Sulsel Muh Aras dan pengurusnya pada periode 2016-2021 ditolak mayoritas ketua DPC. Hal itu terungkap pada Musyawarah wilayah (Muswil) VIII DPW PPP Sulsel.

Bagaimana tidak, dari 24 DPC telah menyampaikan pemandangan umum terhadap LPj, sebanyak 22 menyatakan menolak. Mereka mempertanyakan sejumlah poin dalam laporan tersebut.

Hanya dua DPC yang menyatakan menerima, yakni Sinjai dan Soppeng.

Ketua DPC PPP Sinjai, Andi Zainal Iskandar menyatakan menerima dengan catatan. Dia mengatakan, kepengurusan merupakan tanggung jawab secara kolektif kolegial. Semua pengurus harus bertanggung jawab. Bukan hanya satu orang.

“Kinerja kepengurusan cukup baik meskipun ada kekurangan yang perlu lebih kreatif di masa datang,” terang Andi Zainal Iskandar.

Sementara DPC Soppeng yang memberikan apresiasi pada pengurus selama ini meski perlu penyempurnaan. DPC Soppeng menerima LPJ DPW PPP Sulsel tanpa catatan.

Kemudian, DPC yang menyatakan menolak yakni Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Lutim, Lutra, Palopo, Luwu, Wajo, Torut, Tator, Enrekang, Pinrang, dan Sidrap.

Pemkot Makassar