Pertama di Indonesia, Bupati Polman Tolak Program KKN MBKM

Rektor Universitas Negeri Makassar Melepas secara simbolik Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan yang akan di tempatkan di Provinsi Jambi, Kamis (22/7/21) di gedung Pinisi UNM.
dprd-makassar

Online24,  Polewali – Beredar kabar Bupati Polewali Mandar, Ibrahim Masdar tiba-tiba menolak kehadiran mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Polman. Kabar penolakan itu disampaikan Bupati lewat surat tertulis yang dikirim ke Satgas KKN UNM.

Anehnya, penolakan itu dilakukan setelah sepekan sudah mahasiswa UNM berada di lokasi KKN. Sebanyak 52 orang mahasiswa UNM melakukan KKN di dua kecamatan di Polman. Rinciannya di Kecamatan di Desa Rea Kecamatan Binuang 19 orang dan di Tinambung 33 mahasiswa.

Khusus di Tinambung, mahasiswa program KKN MBKM UNM ditempatkan di dua desa. 20 mahasiswa ditempatkan di Desa Tangnga-tangnga dan selebihnya ditempatkan di Desa Karama.

Muhammad Ihsan, salah seorang mahasiswa KKN mengaku kaget dengan adanya informasi penolakan dari bupati. Mahasiswa jurusan Matematika FMIPA UNM itu sudah berada di lokasi pengabdiannya sejak 15 Juli lalu.

“Alhamdulillah kami diterima baik pak camat dan pak desa di lokasi. Bahkan kami sudah seminar program kerja. Tapi tiba-tiba kami mendengar ada penolakan KKN asal UNM dari bupati. Aneh juga ini,” katanya.

Menurut dia, mestinya penolakan itu dikeluarkan bupati sebelum mahasiswa KKN berada di lokasi. Apalagi Camat dan kepala desa juga sangat menerima baik kehadiran mahasiswa KKN di Polman.

Ihsan mengatakan, Rabu (21/7/21) hari ini Camat Tinambung akan datang ke lokasi KKN MBKM menjelaskan kabar penolakan itu. Ia berharap isu penolakan KKN itu hanya rumor saja. Apalagi semua mahasiswa KKN UNM telah mengikuti syarat protokol kesehatan karena mengabdi di tengah pandemi covid-19. Bahkan mereka sudah menjalani vaksinasi.

Beberapa kalangan menyebut bagaimana daerah bisa maju kalau hal sedemikian saja disikapi berlebihan. Padahal sejatihnya KKN bagi mahasiswa adalah bagian dari proses pengabdian dan sekaligus mengedukasi masyarakat.

Jika penolakan betul terjadi , tentu akan menghambat proses penyelesaian studi mahasiswa. Dan jika kabar ini sampai ke Mendikbudristek maka  Polman dianggap daerah yang tidak mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan program nasional.

Dampaknya bisa saja dievaluasi bantuan dana DAU dan DAK untuk Polman akan dievaluasi. Dan itu akan berakibat pada semakin tertinggalnya daerah ini.  Sebab, hanya Polman  yang menolak program pemerintah pusat yang ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sebetulnya selain di Polman, peserta KKN tematik MBKM UNM juga ditempatkan di beberapa kecamatan di Majene. Tetapi pemerintah kabupaten Majene justru sangat merespons dan menerima baik mahasiswa KKN tersebu.

Pemkot Makassar