Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar Minta Pemkot Makassar Tata Ulang Pasar Modern

Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Hotel Grand Maleo, Sabtu (28/8/21).
dprd-makassar

Online24, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Hotel Grand Maleo, Sabtu (28/8/21).

Pada kesempatan itu, Nunung Dasniar meminta pemerintah kota (Pemkot) Makassar menata ulang pasar modern. Sebab, tak sedikit mereka berada dekat lokasi pasar tradisional. “Sekarang itu banyak sekali pasar modern, utamanya usaha ritel dekat pasar tradisional. Itu, bisa merugikan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM),” ungkap Nunung Dasniar.

Hal itu tertuang dalam regulasi ini, tepatnya Bab X tentang penataan pasar modern pasal 22 ayat 2 dimana disebutkan penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan.

Diantaranya, memperhatikan jarak dengan pasar tradisional sehingga tidak mematikan pelaku ekonomi di pasar tradisional. Apalagi, Kata Nunung, pemerintah akan mengembangkan pasar modern. Diharapkan, pelaku UMKM dilibatkan sehingga tujuan Perda terpenuhi, yakni berazas kemanusiaan dan keadilan. “Adamya Perda ini, jangan maki takut untuk pelaku UMKM. Justru akan dilindungi,” katanya.

Sementara, Narasumber Kegiatan, Firdaus mengajak peserta untuk mengambil peran, minimal membantu sebarluaskan Perda tentang pasar ini ke lingkungan masing-masing. “Perda ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat. Agar mereka tahu apa isi dari regulasi soal pasar ini,” ujar Firdaus.

Kata dia, tujuan perda ini dibuat yakni diantaranya memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM, koperasi dan pasar tradisional. Memberdayakan pelaku UMKM, koperasi dan pasar tradisional agar mereka mampu berkembang. “Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional,” jelasnya. (*)

Pemkot Makassar