Online24jam, Makassar, – Majelis Keturunan To Manurung menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriyah, minggu (24/10/2021), Bertempat di sekertariat DPP Majelis Keturunan To Manurung (MKT) di jl. Sungai Tangka nomor 41 Makassar.
Ketua Umum MKT, Drs. H. A. Pamadengrukka Mappanyompa dalam sambutannya mengatakan, Majelis Keturunan To Manurung sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang adat budaya, mengucapkan terima kasih atas kesediaan para para undangan untuk hadir di acara tersebut. “,Kami berharap, semoga keteladanan Rasulullah Salallahu alaihi wasallam, kita semua dapat menjadi manusia yang lebih bijaksana,” Ujar Ketua Umum MKT yang biasa di sapa Petta Adeng ini.
Ustadz H. Arifuddin Lewa yang di daulat sebagai penceramah untuk memberikan siraman rohani menekankan, pentingnya Bershalawat, baik itu dalam keseharian maupun sebagai sarana meminta syafaat.
“Syahadat dapat menjadi media yang berfungsi untuk kesehatan, ketenangan batin dan keharmonisan rumah tangga,” Jelas Ustadz Arifuddin Lewa.
Dia juga mengulas sedikit tentang kelahiran Nabi Muhammad dan kisah pernikahan pertama Rasulullah dengan Saydatina Khadijah RA.
Penceramah yang oleh jamaahnya akrab disapa Harle ini, mengutip beberapa dalil dan ayat dalam Alquran, antara lain surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selalu bershalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh.
Organisasi MKT adalah organisasi yang beranggotakan para pemangku adat, pelestari budaya dan pemerhati adat budaya. Di dirikanan pada tahun 2017 ini atas prakarsa H. Andi Maradang Mackulau (Datu Luwu ke 40) dan Hj. Andi Bau Dala Uleng Bau Massepe (Datu Suppa ke 30).
MKT di harapkan menjadi mercu suar bagi pelaku adat budaya, Wadah berkumpul dan menyatukan aspirasi dalam melestarikan adat budaya di Sulawesi Selatan.
MKT adalah organisasi yang berskala lokal yang berpusat di Sulawesi Selatan, tidak dibawahi oleh organisasi adat budaya sejenis. Terdaftar di KEMENHUMHAM. Diakui oleh pemerintah Provinsi dan tidak terlibat pada kegiatan Politik. (*)
