Online24jam, Makassar, – Ancaman bahaya banjir dan tanah longsor terjadi di mana-mana ketika musim hujan. Banjir di Kota-kota besar, misalnya, tidak hanya menyusahkan dan merugikan warga kota, tetapi secara umum berdampak pada seluruh sektor, baik ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.
Genangan banjir dibeberapa titik daerah Kota Makassar, misalnya, setiap tahun menjadi ancaman dan bahaya bagi kehidupan warga, terutama di jalan protokol dan nasional, seperti disepanjang Kantor Gubernur Sulsel, Flay Over Jl. AP. Pettarani, dan lainnya.
Untuk itu, salah seorang Dosen Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Nobel Indonesia, Dr. Syahruddin Yasen, MBA, menyarankan pemerintah pusat maupun daerah bersama legislatif untuk memikirkan penanganan genangan banjir di kedua titik startegis tersebut.
”Maksud saya pemerintah harus memikirkan penanganannya supaya tidak terus terjadi setiap tahunnya, misalnya membuat sumur resapan massal di sepanjang area tergenang banjir,” ungkap Dr. Yasen yang juga Direktur Lembaga Pendampingan Hukum dan Ahli Penyusunan Peraturan Daerah (LPHAPPD) Pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah selama ini memang sudah punya konsep, namun lamban merealisasikannya, apalagi jika jalan itu adalah jalan nasional, tentu membutuhkan lobi anggaran dan mekanisme lobi yang memakan waktu.
Tapi itu, tandas mantan Wartawan Harian Pedoman Rakyat ini, bukan alasan. ”Karena ada Undang-undang dan perturan yang mengatur tentang dana tanggap darurat yang mekanisme alokasi anggaran yang cepat seperti banjir, tanah longsor dan gempa,” papar Yasen.
Di sisi lain, kata Yasen, kurangnya koordinasi pemerintah provinsi ke pemerintah pusat serta wakil rakyat di Senayan, juga menjadi titik lemah kurangnya perhatian pada daerah rawan banjir.
”Makanya saya sarankan, selain membuat drainase yang representatif, bentuk antisipasi lain adalah membuat sumur resapan yang besar dan massal,” kunci aktivis LSM ini (Id/**)
