Online24, Makassar – Realisasi pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2022 senilai Rp. 3.487.333.930.242 atau sebesar 89,99 persen.
Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar menetapkan pendapatan daerah senilai Rp. 4.203.848.905.000. Namun setelah perubahan menjadi Rp. 3.986.429.637.856.
Demikian disampaikan Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi saat Rapat Paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Jl AP Pettarani, Kamis (27/4/2023).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Makassar tahun 2022.
Sementara LKPJ Walikota Makassar tahun 2022 disampaikan oleh Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi.
Beberapa poin yang disampaikan di antaranya soal Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022, kata Fatmawati, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Selain itu juga penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran.
“Tahun 2022, pendapatan daerah kota Makassar sebesar Rp.4.203.848.905.000 setelah perubahan menjadi Rp. 3.986.429.637.856 dan terealisasi Rp. 3.487.333.930.242 atau 89,99 persen,” kata Fatmawati.
Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima oleh daerah.
Kemudian pengeluaran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran.
“Jumlah belanja dan transfer Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 4.701.694.460.499 Realisasi sebesar RP. 3.550.062.984.209 atau 75,51 persen,” ujarnya.
Sementara pembiayaan berdasarkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) tahun 2021 Rp.722.764.822.643.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.7.500.000.000.
“Ini dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada PT Bank Perkereditan Rakyat Kota Makassar,” katanya.
Dalam hasil pembacaan laporan tersebut disetujui peserta sidang. Selanjutnya akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus)
