Online24,Maros, – Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menyelenggarakan Lokakarya tentang layanan publik yang inklusif serta evaluasi tuntas administrasi kependudukan di Maros.
Kegiatan ini dilaksanakan di Cafe Alfayyad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Selasa,(01/10/24).
Program Manager Yayasan BaKTI Lusiana Palulungan mengatakan, tujuan dari kegiatan INKLUSI adalah melanjutkan dukungan Pemerintah Australia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk menindaklanjuti kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, hak penyandang disabilitas, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil.
“Di dalamnya termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif,” katanya
Program INKLUSI melanjutkan pekerjaan organisasi masyarakat sipil dan berbagai gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.
Lusiana juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam pelaksanaan program ini.
Ia menyebutkan bahwa hingga kini, 12 desa di Maros telah memiliki kelompok konstituen dengan masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang.
Kelompok-kelompok ini berperan dalam memastikan efektivitas, keberlanjutan, serta dampak nyata terhadap perencanaan pembangunan yang inklusif di daerah tersebut.
Keberhasilan di 12 desa ini dijadikan percontohan bagi desa-desa lain di Maros. Selama seminggu terakhir, program administrasi kependudukan (adminduk) telah berhasil melayani 5.000 orang, dan seluruh target inklusi dari Yayasan BaKTI telah terpenuhi.
“Maros berhasil menjadi yang pertama mencapai target, di antara tujuh kabupaten/kota yang terlibat dalam program ini,” ujar Lusiana.
Ia berharap bahwa enam kabupaten/kota lainnya juga dapat mengikuti jejak Maros.
Program ini ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2024, dengan tahap pertama berlanjut hingga Juli 2025 mendatang.
Lokakarya ini menghadirkan narasumber seperti Syarif Ramadan, Koordinator perDIK, Muhammad Idrus, Kepala Dinas PMD, dan Noor Alim, Kepala Disdukcapil Maros.
Salah satu peserta, Kepala Desa Borimasunggu Syamsul Rijal mengatakan kendala yang dihadapi saat ini untuk layanan adminduk yakni permasalahan internet.
“Yang menjadi kendala saat ini pada pelayanan adminduk ini yakni keterbatasan internet, kita berharap dari BaKTI bisa membantu dan memfasilitasi lewat programnya,” jelasnya.
Sementara itu peserta lainnya Sekertaris Desa Samangki, Evi Novianti mengapresiasi aplikasi pelanduk Maros lantaran sedikit memudahkan layanan adminduk.
” Awalnya aplikasi pelanduk ini sangat bagus, hanya sekarang kendalanya ada beberapa dokumen yang tercecer, kemudian dari desa diberi akses dari pelanduk maros, cuma akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi responnya ini aplikasi,”keluhnya.
