Online24, Makassar – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar, Muhammad Syarif, menyuarakan kekecewaannya terhadap layanan Bank Pembangunan Daerah Sulselbar (BPD Sulselbar) yang menjadi mitra penyaluran insentif bagi 5.088 pekerja keagamaan, termasuk imam masjid dan guru mengaji.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Makassar, Rabu, 16 Juli 2025, Syarif secara tegas menyebut bank pelat merah itu telah menyulitkan proses pencairan dana insentif rutin bulanan sebesar Rp250.000 per orang.
“Bayangkan, dari 2.000 rekening guru mengaji yang sudah pernah menerima insentif, saat pencairan bulan berikutnya, 343 rekening tiba-tiba dinyatakan pasif atau bahkan terblokir. Ini baru 3 bulan tidak aktif, bukan 6 bulan. Ini aneh,” tegas Syarif.
Ironisnya, proses verifikasi keaktifan rekening justru dilakukan manual oleh tim Kesra, bukan pihak bank.
“Kami kerja setengah mati, cek satu-satu pakai SMS banking, tapi respons bank lambat. Kalau tidak didesak, mereka tidak memproses. Kadang sudah kita tanya ‘sudah cair mi?’, baru mereka cek,” beber Syarif.
Padahal, menurutnya, Pemkot Makassar sudah membangun sistem pelaporan digital mandiri untuk mempermudah proses pencairan tanpa kehadiran fisik para penerima.
Kekecewaan lain muncul dari besarnya potongan administrasi yang dirasa tak wajar. Dari Rp250 ribu, potongan bisa membuat penerima hanya mendapat sekitar Rp200 ribu.
“Potongan admin Rp11.000 per orang, dikali 5.088 orang, berarti Rp56 juta lebih tiap bulan, atau Rp671 juta per tahun. Belum termasuk potongan pajak. Ini sangat membebani,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Syarif, dalam dua bulan terakhir, ada penerima yang hanya mendapatkan Rp210 ribu, meski semua persyaratan administrasi sudah lengkap.
“Ini sudah seperti ‘uang mati’. Kami anggarkan Rp250 ribu, tapi yang diterima tidak utuh. Sisanya? Hilang. Ini bukan sekadar uang, ini soal kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.
Syarif meminta DPRD dan Pemkot Makassar mengevaluasi kerja sama dengan BPD Sulselbar. Ia khawatir ketidakberpihakan sistem perbankan akan mempermalukan pemerintah daerah yang sudah berkomitmen memberi perhatian pada tokoh keagamaan.
“Kalau begini terus, kami yang malu. Pemerintah sudah hadir memberi apresiasi, tapi dikerdilkan oleh sistem bank yang tidak transparan dan memberatkan rakyat kecil,” pungkasnya.
