Online24, Makassar – Menjelang musim hujan, Komisi A DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota untuk memperkuat langkah mitigasi banjir agar lebih efektif dan terkoordinasi lintas instansi. Dewan menilai kesiapan Pemkot masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pencegahan dan kesiapsiagaan wilayah.
Anggota Komisi A, Udin Saputra Malik, mengatakan antisipasi banjir saat ini belum berjalan secara masif, terutama karena mutasi pejabat di tingkat kelurahan dan kecamatan yang memerlukan waktu adaptasi. “Belum begitu masif, apalagi baru terjadi mutasi di level kelurahan dan kecamatan. Tentu butuh waktu adaptasi,” ujarnya.
Meski mengapresiasi program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Manggala dan Biringkanaya, Udin menilai pelaksanaannya lebih banyak fokus pada penanganan pascabencana. Ia berharap aspek pra-bencana seperti pencegahan dan edukasi warga juga diperkuat dan diperluas ke seluruh kecamatan.
Komisi A juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi seperti BPBD, Dinas PU, Dinas Sosial, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Udin menegaskan sinergi lintas sektor harus diperkuat agar mitigasi banjir dapat berjalan terpadu dan efisien.
DPRD berencana menggelar rapat kerja dengan para camat setelah mutasi rampung guna memastikan kesiapan wilayah menghadapi curah hujan tinggi. Selain itu, percepatan pembahasan Rancangan Perda Penanggulangan Bencana juga didorong agar memiliki dasar hukum kuat.
Anggota Komisi A lainnya, Tri Sulkarnain, menilai Pemkot belum menunjukkan langkah konkret dalam menghadapi potensi banjir. Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem drainase dan perencanaan jangka panjang agar penanganan banjir tidak bersifat reaktif.
“Kami berharap Pemkot bersama DPRD memprioritaskan anggaran dan langkah strategis yang berkelanjutan. Ini masalah tahunan yang perlu solusi permanen,” ujarnya.
Komisi A menegaskan bahwa penanganan banjir di Makassar harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan seluruh pihak, dan berorientasi pada pencegahan agar dampak musim hujan dapat diminimalisir.
