Online24,Maros-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif.
Realisasi PAD dan retribusi daerah telah mencapai Rp79 miliar atau sekitar 22,55 persen dari target tahunan sebesar Rp352 miliar.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan capaian tersebut sudah mendekati target normal triwulan pertama yang berada di kisaran 25 persen.
“Secara umum trennya sangat positif. Sudah 22 persen, dan ini akan terus kita maksimalkan,” ujar Chaidir dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Maros.
Meski demikian, sejumlah sektor masih menghadapi kendala, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari target Rp41,5 miliar, realisasi PBB baru mencapai Rp2 miliar atau 4,84 persen.
Menurut Chaidir, rendahnya capaian PBB disebabkan banyaknya pemilik lahan yang berdomisili di luar daerah, sementara objek pajaknya berada di Maros, seperti di Kecamatan Malawa.
“Kondisi ini membuat penagihan tidak maksimal,” jelasnya.
Selain itu, kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga masih belum optimal di awal tahun. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi OPD dengan capaian tertinggi, yakni sekitar 40 persen atau Rp100 juta dari target Rp250 juta.
Sementara itu, capaian terendah tercatat pada Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM (Kopumdag) yang baru mencapai 12 persen atau Rp529 juta dari target Rp4,3 miliar. Disusul Dinas Pariwisata yang berada di angka 9,6 persen atau Rp576 juta dari target Rp6 miliar.
Namun demikian, Chaidir menyebut capaian sektor pariwisata berpotensi meningkat jika memasukkan kontribusi dari kawasan wisata Bantimurung.
“Kalau dihitung dengan Bantimurung, bisa naik hingga sekitar 20 persen,” tambahnya.
Di sektor pertanian, capaian PAD juga masih tergolong rendah, yakni sekitar 14,7 persen atau Rp91 juta dari target Rp650 juta. Hal ini dipengaruhi oleh sistem layanan yang tidak selalu berbasis kunjungan langsung.
Petugas di lapangan kerap harus mendatangi lokasi ternak milik warga, sehingga berdampak pada optimalisasi penarikan retribusi.
Sementara di sektor perdagangan, pola pembayaran sewa kios atau ruko yang umumnya dilakukan setiap enam bulan sekali turut memengaruhi capaian di awal tahun.
Di sisi lain, fasilitas kesehatan mulai memberikan kontribusi terhadap PAD. Di Kecamatan Camba, pendapatan yang tercatat saat ini sekitar Rp9 juta.
Namun, angka tersebut masih terbatas dari pasien non-KTP Maros, karena fasilitas kesehatan setempat masih dalam tahap persiapan akreditasi BPJS.
“Jadi belum bisa melakukan klaim ke BPJS,” tutup Chaidir.
