Online24, Makassar – Di lapak sayur-mayur segar milik Daeng Nurung (52) di kawasan Pasar Terong, Makassar, aroma khas daun kemangi dan lembabnya tumpukan sawi berpadu rapat dengan hiruk-pikuk tawar-menawar harian. Satu ikat bayam hijau segar dibanderol Rp5.000 per ikat. Namun, pemandangan unik terlihat di samping tumpukan wadah bambu berisi cabai merah: sebuah stiker akrilik berlogo Quick Response Code Indonesian Standard(QRIS) berdiri tegak, memajang kode matriks hitam-putih milik salah satu bank BUMN.
Ketika seorang pembeli muda mengarahkan ponsel pintar untuk membayar dua ikat bayam dan setengah kilogram tomat senilai Rp15.000, transaksi tuntas hanya dalam hitungan detik tanpa kembalian. Namun, di balik kemudahan visual tersebut, riak ganjalan sosio-kultural masih membayang. Seberapa siap sejatinya pedagang sayur dan komoditas basah di pasar tradisional Sulawesi Selatan melepaskan lembaran fisik Rupiah dan beralih sepenuhnya ke ekosistem pembayaran non-tunai?
Melesat di Atas Kertas, Tertahan di Lapak Basah
Secara aggregates, data Bank Indonesia mengonfirmasi akselerasi digitalisasi pembayaran di Sulawesi Selatan yang bergerak teramat cepat. Nominal transaksi QRIS di Sulsel tercatat melesat hingga menembus angka Rp2,57 triliun. Nilai perputaran ini ditopang oleh volume transaksi QRIS yang melonjak tajam 139,6% (YoY) hingga menyentuh 28,8 juta transaksi pada Juni 2026. Capaian tersebut juga didorong oleh penguatan akseptasi digital yang menjangkau 1,48 juta pengguna (+17,47% YoY) dan 1,46 juta merchant (+17,47% YoY).
Di sisi lain, pergeseran pola transaksi konvensional kian nyata. Volume penggunaan transaksi berbasis kartu ATM atau debit mengalami kontraksi sebesar 10% YoY menjadi 15,18 juta transaksi, sejalan dengan penurunan nilai transaksi ATM/Debit sebesar 2% YoY menjadi Rp22,78 triliun.
Namun, jika pemetaan difokuskan pada lorong-lorong basah pasar tradisional seperti lapak komoditas hortikultura di Pasar Terong, hingga Pasar Pa’baeng-baeng, revolusi non-tunai ini menemui dinding tebal: resistensi kebiasaan pedagang sepuh dan kendala likuiditas harian.
Daeng Nurung menuturkan bahwa ketergantungannya pada uang tunai sulit dipotong begitu saja karena siklus modal belanja komoditas sayur harian yang sangat cepat dan rentan rusak (perishable goods):
“Kalau anak muda atau ibu-ibu rumah tangga beli sayur bayam atau cabai lima ribu pakai scannerponsel, saya terima saja. Tapi kalau untuk belanja stok wortel, kentang, dan daun bawang di petani/tengkulak pasar induk jam 3 subuh, penyuplai tidak mau dibilang ‘tunggu masuk di rekening’. Mereka mintanya uang cash di tempat. Jadi uang digital di aplikasi itu sering kali cuma mengendap, padahal saya butuh putaran modal tunai tiap hari untuk borong sayur segar besoknya,” tutur Daeng Nurung.
Hambatan Struktural: Antara Jaringan dan Settlement Harian
Upaya Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama Perumda Pasar Makassar Raya dalam mendorong program SIAP (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) QRIS di pasar-pasar tradisional memang terus digencarkan. Namun, studi lapangan di area lapak sayur menyingkap tiga hambatan struktural utama yang belum sepenuhnya terurai:
1.Jeda Settlement Dana: Pedagang sayuran eceran skala mikro mengandalkan hasil penjualan hari ini untuk membeli bahan baku/komoditas segar esok subuh. Mekanisme pencairan dana non-tunai yang kerap membutuhkan jeda waktu (H+1 atau kendala libur operasional bank) kerap membuat pedagang cemas kehabisan uang pegangan saat kulakan.
2.Keterbatasan Literasi Digital & Perangkat: Banyak pedagang sayur berusia di atas 50 tahun belum terbiasa mengoperasikan aplikasi perbankan digital di tengah kondisi tangan yang basah atau kotor setelah memilah komoditas. Kekhawatiran akan penipuan bukti transfer palsu (screenshot palsu) kerap memicu keraguan saat melayani pembeli di tengah keramaian pasar.
3.Kendala Infrastruktur Logistik Pasar: Sinyal seluler yang sering kali lemah di bagian dalam lorong pasar basah serta biaya komisi transaksi perantara (MDR) meski sangat kecil tetap dipandang sebagai beban tambahan bagi pedagang sayur bermargin tipis.
Kritikalitas Rantai Pasok Hulu-Hilir
Fenomena bertahannya transaksi tunai di tingkat pedagang eceran terkait erat dengan karakteristik sektor Perdagangan dan Pertanian/Hortikultura Sulsel yang memberi kontribusi PDRB sebesar 14,61% serta menampung 29% dari total 1,5 juta UMKM di Sulawesi Selatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan II-2026 tumbuh 5,59% (YoY) dan berada di peringkat ke-12 nasional, efisiensi transaksi di tingkat eceran masih terhambat oleh keterputusan rantai pembayaran non-tunai di tingkat pasokan sayur-mayur.
Menanggapi tantangan perluasan digitalisasi ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, menegaskan pentingnya kontinuitas edukasi dan integrasi ekosistem.
“Tujuh tahun perjalanan QRIS pada hakikatnya adalah perjalanan masyarakat Indonesia menuju ekonomi dan keuangan digital yang semakin inklusif. QRIS tidak hanya digunakan oleh pedagang besar, tetapi telah masuk hingga ke pasar tradisional, warung kopi, UMKM, dan pusat perbelanjaan. Beragam inovasi tetap bermuara pada satu standar pembayaran Indonesia yang inklusif dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” kata Rizki Ernadi Wimanda.
Namun, Rizki tidak menampik bahwa kunci utama keberlanjutan transisi pembayaran non-tunai di pasar tradisional terletak pada kolaborasi lintas sektor untuk mengurai kendala di lapangan.
“Yang paling penting adalah koordinasi. Pemerintah daerah, perbankan, swasta, dan masyarakat harus bergerak bersama dalam memperkuat implementasi digitalisasi transaksi daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi,” ia memungkas.
Mendorong pasar tradisional beralih ke transaksi digital memang tidak bisa dilakukan dengan sekadar membagikan stiker QRIS kepada para pedagang sayur. Transformasi digital yang inklusif menuntut keutuhan ekosistem dari hulu hingga hilir.
Jika pedagang eceran sayur dituntut menerima pembayaran non-tunai dari konsumen, maka para distributor, pengepul sayuran dari daerah penghasil (seperti Malino atau Bantaeng), hingga agen komoditas utama juga harus terintegrasi dalam sistem pembayaran yang sama.
Tanpa keterhubungan di tingkat rantai pasok hulu, transaksi QRIS pada seikat bayam atau seperempat kilogram cabai di pasar tradisional hanya akan bertahan sebagai fasilitas pelengkap bagi kalangan terbatas, bukan sebagai fondasi utama perekonomian rakyat.
