Online24,Maros— Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), mencatat realisasi anggaran sebesar 75,26 persen hingga Oktober 2026. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di antara satuan kerja Kemenhaj kabupaten/kota se-Sulsel.
Tak hanya unggul dalam penyerapan anggaran, Kemenhaj Maros juga mencatat prestasi dalam partisipasi layanan jemaah haji tertinggi di tingkat kabupaten/kota se-Sulsel berdasarkan rilis terbaru Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenhaj Sulsel.
Capaian realisasi anggaran tersebut terungkap dalam rapat evaluasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kanwil Kemenhaj Sulsel secara daring, Rabu (21/10/2026).
Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Maros, Ahmad Ihyadin, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Keberhasilan ini atas rida Allah SWT, dibarengi dengan ikhtiar kuat, mulai dari petunjuk dan arahan Kakanwil Kemenhaj Sulsel, Bapak H Ikbal Ismail, Kabag TU, serta para kabid,” kata Ahmad.
Menurutnya, capaian tersebut juga tidak terlepas dari kerja sama seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenhaj Kabupaten Maros.
Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi anggaran Kemenhaj Maros mencapai 75,26 persen. Angka itu jauh di atas rata-rata realisasi anggaran satuan kerja Kemenhaj di Sulsel yang tercatat 53,89 persen. Sementara realisasi anggaran Kanwil Kemenhaj Sulsel berada di angka 49,85 persen.
Meski berada di posisi teratas, Ahmad menegaskan pihaknya tidak akan berpuas diri. Kemenhaj Maros masih berupaya mempercepat penyelesaian program dan kegiatan agar realisasi anggaran dapat mencapai 95 persen pada November 2026.
“Kami berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus memperbaiki kinerja, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta memastikan pelayanan kepada jemaah haji dan masyarakat berjalan semakin baik,” ujarnya.
Ahmad juga mengingatkan bahwa capaian tersebut menjadi dorongan bagi Kemenhaj Maros untuk terus meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji.
“Keberhasilan ini juga menjadi warning bagi Kemenhaj Maros untuk selalu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada seluruh jemaah haji Kabupaten Maros pada khususnya, serta masyarakat Kabupaten Maros pada umumnya,” jelasnya.
Penyelesaian Administrasi Jadi Perhatian
Dalam evaluasi anggaran tersebut, seluruh satuan kerja Kemenhaj di Sulsel diminta mempercepat penyerapan anggaran hingga mencapai 80-85 persen sebelum anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diturunkan.
Salah satu langkah yang ditekankan ialah penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen administrasi kegiatan operasional dan perjalanan dinas yang sudah rampung harus segera diproses agar pencatatan realisasi anggaran tidak terhambat.
Khusus Kemenhaj Maros, penyelesaian administrasi kegiatan operasional dan perjalanan dinas dilaporkan telah rampung. Dokumen pertanggungjawabannya juga telah diselesaikan tepat waktu.
Rapat evaluasi turut menyoroti sejumlah kendala dalam pengelolaan anggaran, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan dan ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan riil satuan kerja.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pun diminta tidak menunda pengajuan dokumen pertanggungjawaban. Berkas kegiatan maupun perjalanan dinas yang telah selesai harus segera diproses dan diinput ke dalam sistem akuntansi.
Selain itu, satuan kerja diminta mengoptimalkan anggaran yang tidak dapat digunakan melalui revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sesuai ketentuan yang berlaku.
Batas penyelesaian revisi DIPA ditetapkan pada 23 Oktober 2026. Kemenhaj Maros menyatakan telah menyelesaikan revisi tersebut tepat waktu.
Kanwil Kemenhaj Sulsel juga menjadwalkan bimbingan teknis pengelolaan keuangan secara tatap muka pada Jumat (23/10/2026). Kegiatan tersebut diharapkan membantu satuan kerja memahami pemetaan akun belanja dan memperlancar proses pencairan anggaran.
Perkuat Koordinasi dengan Pemkab Maros
Di sisi lain, Ahmad menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maros serta seluruh pemangku kepentingan di bidang perhajian.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya jemaah haji.
“Kami akan terus membangun dan meningkatkan komunikasi, koordinasi, serta konsultasi yang baik, efektif, dan efisien dengan Bapak Bupati Maros, Wakil Bupati Maros beserta jajarannya, dan seluruh pemangku kepentingan perhajian di Kabupaten Maros,” tuturnya.
Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 2027 juga menjadi perhatian agar lebih mengacu pada kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terkendala ketidaksesuaian peruntukan.
Capaian realisasi anggaran sebesar 75,26 persen dan prestasi dalam partisipasi layanan jemaah haji menjadi modal bagi Kemenhaj Maros untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan.
Ahmad berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak pada semakin baiknya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji serta masyarakat Kabupaten Maros.(*)
