Online24, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menggelar paripurna tentang jawaban pemerintah mengenai pandangan umum fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Minggu (29/11/2020) di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali dan Andi Nurhaldin. Pada kesempatan itu, Pjs Wali Kota Makassar Prof. Rudy Djamaluddin mengaku pihak pemerintah menyambut baik sejumlah usulan dari 9 fraksi DPRD.
Pertama, mengenai keberpihakan terhadap penyandang disabilitas, Rudy Djamaluddin menyampaikan bahwa pihak eksekutif telah mengalokasikan anggaran guna perencanaan pembuatan rencana induk disabilitas.
Lalu terhadap Pandangan Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, dan Fraksi Demokrat terkait penggunaan SIPD dalam rangka mencapai langkah-langkah strategis dalam program strategis, Pemerintah berharap dengan penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Derah), pihak legislatif dapat memberikan input berkaitan dengan pokok-pokok pikiran dan hasil reses.
Kemudian mengenai target pendapatan asli daerah yang ditargetkan pada tahun 2021, tentunya pihak eksekutif telah mempertimbangkan dampak dari Pandemi Covid-19. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan pihak legislatif sehingga upaya-upaya intensifikasi dan eksensifikasi obyek pendapatan dari sektor pajak dapat dioptimalkan.
Setelah pembacaan jawaban tersebut, rapat paripurna diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPRD. Salah satunya, Fasruddin Rusli yang juga menjadi juru bicara F-PPP dalam pemandangan umum, menyampaikan secara langsung keluhan dari daerah pemilihan beliau terakait pembangunan tanggul atau jembatan pada pulau lae-lae yang terdapat di Kec. Ujung Pandang, Makassar.
