Permintaan Tambahan Anggaran BPBD Dikritik DPRD Makassar

Online24, Makassar – Permintaan tambahan anggaran oleh Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menuai kritik dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali alias ARA

ARA  mengatakan permintaan tambahan anggaran tahap kedua oleh BPBD sebesar Rp 5 milliar untuk belanja masker, untuk apa? Pasalnya, hal tersebut bisa disederhanakan dengan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).

“BPBD minta Rp 5 milliar kita juga belum tau pos-pos anggaran yang ada. Ngapain juga BPBD belanja masker, kenapa nda satu saja di Dinas Kesehatan adakan masker, baru serahkan nanti ke BPBD kan supaya satu pintu nanti harganya berubah-ubah lagi,”kata ARA pada awak media, Kamis (04/06/ 2020).

BPBD sendiri diketahui pada tahap pertama telah menerima anggaran sebesar Rp 4 milliar bersama dengan beberapa dinas lainnya seperti Dinas Sosial (Dinsos) dalam dua tahap sebesar Rp 52 milliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp 26 milliar, dan Polrestabes Makassar sebesar Rp 830 juta. Anggaran ini semunya bersumber dari BTT.

Sementara permintaan anggaran tambahan selanjutnya oleh Polrestabes Pelabuhan sebesar Rp 250 juta dan Polrestabes Makassar untuk tahap kedua sebesar Rp 2 milliar diakui ARA belum ia ketahui perkembangannya.

“Saya belum tau kalau itu,” singkatnya.

Sebelumnya, Dinsos pada rapat bersama Banggar sempat disemprot Dewan lantaran meminta tambahan anggaran sebesar Rp 10 milliar untuk biaya tambahan belanja sembako sementara dalam realisasinya Dinso baru menggunakam anggaram sebanyak 50 persen total anggaran Rp 52 milliar.

Dewan pada saat itu menilai, bahwa Dinsos Makassar dalam tahap pertama pembagian sembako ke warga palung terdampak pandemi diwarnai banyak persoalan. Bahkan proses penyaluran paket sembako yang awalnya hanya beberapa hari molor hingga sebulan.

“Ini sudah diadakan parsial kedua, nah parsial pertama masih banyak anggara yang belum terpakai, termasuk di Dinsos yang pengadaan beras, Parsial pertama sudah minta anggaran Rp42 milliar, ini minta lagi Rp10 milliar, sedangkan parsial pertama tidak beres-beres, parsial kedua tidak lagi,” ujar Koordinator Banggar Makassar, Adi Rasyid.(*)