Online24jam, Makassar, – Akhir-akhir ini, publik mulai mendengar kabar bahwa ada sebagian kelompok yang ingin melanjutkan pembangunan mesjid 99 kubah yang berlokasi di kawasan CPI di tengah masyarakat sedang berjuang keras menghimpun donasi untuk membantu rakyat menghadapi penyebaran Covid-19. Bahkan saat ini pihak yang mengatasnamakan kaukus pembangunan mesjid 99 kubah juga sudah membuka rekening untuk menggalang dana publik guna melanjutkan pembangunan mesjid tersebut.
Menanggapi rencana tersebut, maka WALHI Sulawesi Selatan sangat perlu menyampaikan sikap terkait rencana tersebut. WALHI Sulsel bersama masyarakat pesisir Makassar dan Galesong yang terdampak proyek CPI meminta agar rencana pembangunan mesjid 99 kubah di lokasi CPI tidak diteruskan atau dihentikan. Selain itu kami juga meminta agar pembangunan 99 kubah dibangun di lokasi lain yang lebih baik yakni di lokasi yang bebas dari konflik dan pelanggaran HAM.
“Kami tidak menolak pembangunan mesjid, namun kami meminta agar mesjid 99 kubah tidak dibangun di lokasi proyek CPI” ujar Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin
“Adapun alasan kami mendesak agar pembangunan mesjid 99 kubah di kawasan CPI dihentikan adalah lokasinya penuh dengan konflik dan sarat akan pelanggaran HAM. Perlu kami sampaikan bahwa mesjid 99 kubah yang dibangun di lokasi proyek CPI awalnya merupakan pemukiman 41 kepala keluarga nelayan. para keluarga nelayan tersebut kemudian digusur tanpa ada kompensasi ataupun ganti rugi. Bahkan hingga saat ini, ada 3 kepala keluarga yang masih hidup terlunta-lunta di bawah jembatan CPI dan koridor gedung CCC.” lanjutnya.
Kedua, CPI adalah kawasan yang dibangun melalui kegiatan reklamasi yang merusak lingkungan hidup dan juga ditentang keras oleh nelayan dan masyarakat pesisir, termasuk perempuan pesisir di Galesong dan Kota Makassar. Masyarakat Sulawesi Selatan, apalagi masyarakat pesisir Makassar dan Galesong masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana kerusakan lingkungan pesisir yang disebabkan oleh proyek CPI. Bahkan hingga saat ini pendangkalan yang terjadi di kanal jongayya masih belum dipulihkan, baik oleh pemerintah maupun PT Ciputra. Akibatnya hingga saat ini akses nelayan Mariso dan Panambungan menjadi terganggu dan pendapatan nelayan juga menurun.
Oleh karena itu, sebagai informasi bagi publik, WALHI Sulsel dan para nelayan di Makassar dan Galesong hingga saat ini masih terus menunggu upaya pemerintah dan PT Ciputra agar melakukan pemulihan lingkungan dan mengganti seluruh kerugian masyarakat pesisir yang terdampak proyek CPI, akan tetapi upaya tersebut sampai saat ini belum direalisasikan.
