Online24, Makassar – Skema belajar secara tatap muka (luring) ditengah pandemi terus digodok. Salah satunya dari Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu.
Legislator PDIP itu menyarankan agar penerapan sekolah secara tatap muka perlu didampingi satu dokter disetiap sekolah. Tujuannya, agar proses belajar mengajar bisa terjamin. Namun tentunya harus disiapkan secara matang.
“Kalau perlu ada dokter lagi di sekolah masing-masing, itu dimasukkan semua sebagai standar protokol kesehatan,” katanya.
Keputusan pemerintah Kota Makassar kembali menunda sekolah, kata Anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat itu dinilai sangat tepat.
Sebab, persiapan dalam berbagai kondisi harus perlu ditingkatkan lebih jauh. Sehingga menjamin siswa agar tetap terlindungi.
Terlebih menurut Hidayat ada urgensi dengan banyaknya angka putus sekolah selama penetapan sekolah daring, sehingga pemerintah sudah harus siap dalam pegelaran sekolah tatap muka dalam waktu dekat.
“Sekolah memang belum bisa dibuka kembali, dan yang paling penting kita harus refleksi dunia pendidikan kita, ini kan banyak yang putus sekolah, mereka tidak bisa ikut pembelajaran daring dengan sejumlah kendala itu, sehingga pemerintah memang sudah harus siap,” Ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir tak menampik fakta bahwa saat ini siswa sudah rindu dengan suasana belajar tatap muka di Sekolah.
Namun, demi keselamatan siswa dan guru ia meminta pemerintah kota Makassar untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan.
“Kita mengerti kondisi sekarang, anak-anak kita rindu dengan sekolah tatap muka, tapi demi keselamatan kita lebih baik mengantisipasi,” ujar Wahab.
Wahab menilai bahwa saat ini Dinas Pendidikan belum siap secara sarana dan prasarana untuk sekolah tatap muka, khususnya dalam mencegah penyebaran Covid-19.
“Sebaiknya sekolah tatap muka dikaji kembali, dibicarakan dengan baik, kalau kemudian kita sudah keluar dari tekanan pandemi itu boleh saja,” lanjut legislator Golkar ini.
Ia meminta Dinas Pendidikan berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 dan IDI Makassar untuk melakukan pengkajian wacana tersebut.
“Menurut saya waktu 14 hari ini kita melakukan kajian bersama antara IDI, satgas covid dan jajaran pemerintah kota bagaimana idealnya,” kata Sekretaris DPD II Golkar Makassar itu.
“Posisi Komisi D berada dalam menyarankan untuk duduk bersama membuat SOP jika memang sekolah tatap muka dilakukan, pertama guru-guru di tes swab dan siswanya,” tegasnya.(*)
