Online24, Makassar – Anggota DPRD Makassar, Hasanuddin Leo berupaya agar pemerintah kota (Pemkot) membangun sekolah Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu dianggapnya penting terhadap tumbuh kembang anak.
Demikian disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Travellers Phinisi, Jl Lamadukelleng Buntu, Minggu (27/11/2022).
Legislator dari Fraksi PAN ini mengatakan bahwa pembangunan sekolah PAUD akan dimulai di Kecamatan Mariso. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Makassar sebagai leading sektor.
“Insya Allah anak akan mendapatkan pendidikan dini. Nanti ada paud percontohan untuk menjadi akses di kecamatan Mariso,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar ini menilai pendidikan usia dini penting. Dalam tumbuh kembang anak, kata dia, pendidikan karakter mesti diperoleh oleh anak di sekolah PAUD sebelum masuk SD.
“Adanya sekolah PAUD ini memang untuk memacu pendidkan yang baik dan maju,” ucapnya.
“Jadi kita harus berikan pendidikan dini khususnya di Kecamatan Mariso. Insya Allah akan terbangun di Mariso,” tambah Hasanuddin Leo.
Lahannya pun telah dipersiapkan. Sisa menunggu anggaran pembangunan disetujui melalui Badan Anggaran DPRD Kota Makassar.
“Ada lahan yang menjadi aset pemerintah kota itu ada di Kelurahan Bonto Marannu kemungkinan besar akan dibangun disana,” tukas Hasanuddin Leo.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin mengaku telah menyusun program pendidikan anak usia dini melalui sekolah PAUD. Pihaknya pun akan segera membangunnya di Mariso.
“Ada namanya program wajib 10 tahun itu. Satu tahun itu anak kita ikuti PAUD. Sebenarnya sekolahnya itu hanya tiga tapi saya tambah Iima, simpan di Mariso,” ujarnya.
Untuk masuk sekolah ini, para orangtua anak tidak dipungut biaya. Ia ingin semua anak bersekolah sebagaimana dari visi misi Wali Kota untuk revolusi pendidikan.
“Di Mariso, ada yang tidak ber-PAUD makanya kita didik disitu dan ada PAUD negeri kita. Ada anak yang tidak mampu, kita kasih sekolah disitu,” tambah Muhyiddin.
Terakhir, aktivis pendidikan, Abdul Nasir Dg Erang menilai sudah tepat pengembangan pendidikan tidak hanya melihat dari aturan semata. Sehingga bisa mengakomodir semua masalah.
“Jangan hanya perda, dan jangan hanya serba aturan. Tetapi pemerintah harus betul-betul turun di masyakarat dan tahu masalah akar pendidkan,” ungkapnya.
