Online24Maros — Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia, Jonna Aman Damanik melakukan kunjungan ke Kabupaten Maros.
Kunjungan ini dalam rangka diskusi pengarusutamaan Peraturan Bupati terkait Komisi Daerah Disabilitas (KDD).
Berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Jumat (24/3/2023). Bupati Maros, AS Chaidir Syam menyambut senang kehadiran Anggota KND RI ke Maros.
“Pemerintah Kabupaten Maros sangat mendukung upaya menuju Kabupaten Inklusi. Termasuk keberpihakkan masyarakat disabilitas dengan lahirnya KDD Kabupaten Maros,” ungkapnya.
Ia memaparkan, dalam penyusunan kebijakan daerah Kabupaten Maros telah ikut melibatkan masyarakat disabilitas. Seperti halnya pengikut sertaan Forum Disabilitas Maros dalam Musrenbang dari tingkat desa hingga Kabupaten.
“Kita sudah bentuk forum disabilitas, mungkin belum maksimal. Tahun depan akan diupayakan lebih maksimal dengan terbitnya legalitas terkait KDD Kabupaten Maros,” ujarnya.
Hadir difasilitasi oleh program INKLUSI Yayasan BaKTI, Anggota KND RI, Jonna Aman Damanik mengaku bangga dengan Kabupaten Maros. Sebab ternyata, Kabupaten Maros sudah lebih sigap menginisiasi Peraturan tentang Penyandang Disabilitas.
“Kami sudah terima draf Rancangan Perbup Maros tentang KDD. Rujukannya sudah sangat jelas, sangat lengkap dan sangat detail,” sebutnya.
Meskipun begitu masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya saja, Perprov Sulawesi Selatan No 5 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas belum menjadi konsideran hukum.
“Juga pembentukan dan jumlah personil KDD disesuaikan dengan kearifan lokal, kemampuan sumber daya manusia dan sumberdaya nonmanusia,” imbuhnya.
Juga KDD, ungkap Jonna, bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Bukan kepada ketua, sehingga asas kolektif kolegial terpenuhi.
“Dibeberapa daerah lain, masih banyak yang belum melibatkan kaum disabilitas dalam mengambil kebijakan. Mereka masih meminggirkan pendapat kaum disabilitas, tetapi di Maros berbeda,” bebernya.
Sebagai penutup ia berharap, KDD dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan Maros sebagai Kabupaten Inklusi dan Ramah Disabilitas.(*)
