Online24, Makassar – Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang begitu heterogen tentu sangat penting dalam rangka untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama.
Kehadiran FKUB juga sangat menentukan perjalanan bangsa ini dalam menjaga kestabilan nasional. Mengingat peran FKUB yang sangat strategis dalam mengelola keberagaman bangsa dan merawat kerukunan antarumat beragama.
Untuk itu, pemerintah daerah mesti memberikan kepeduliannya dalam bentuk intervensi anggaran agar eksistensi FKUB dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjaga, dan menjadi bagian dalam setiap kegiatan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara paham betul bahwa kehadiran FKUB dapat menyatukan segala perbedaan yang timbul di masyarakat. Kendati demikian, hal itu tak dapat berjalan maksimal, jika FKUB tak didukung oleh anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Utara, Armiadi, mengatakan bahwa FKUB harus bisa menjaga moderasi beragama di Luwu Utara, dan menjadi perekat bangsa di tengah maraknya segala perbedaan yang terjadi di masyarakat.
“Persoalannya sekarang adalah bagaimana FKUB ini mampu mengidentifikasi setiap masalah, termasuk memilih program yang menjadi prioritas untuk ditangani, dan mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan,” jelas Armiadi, saat memimpin Rapat Koordinasi FKUB, Senin (17/4/2023), di Ruang Rapat Sekda.
Armiadi pun berharap agar FKUB mendapat dukungan anggaran dari pemerintah agar semua kegiatan FKUB dapat berjalan dengan baik. “Kegiatan FKUB tentu kita dukung, termasuk dukungan anggaran melalui Badan Kesbangpol,” jelasnya.
Dikatakannya, FKUB sudah saatnya dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat, sehingga keberadaan FKUB betul-betul memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kerukunan antarumat beragama di Luwu Utara, yang memang dikenal sebagai Indonesia mini.
“Harus diakui FKUB ini belum terlalu dikenal masyarakat, makanya harus sosialisasi terlebih dahulu. Saya kira memang sudah saatnya FKUB memperlihatkan kerja dan kinerjanya dalam merawat kerukunan, baik di internal maupun antarumat beragama,” harapnya.
Sementara Ketua FKUB Luwu Utara, H.M. Alwi Yunus, berharap ada dukungan pemerintah dari sisi anggaran, sehinga eksistensi FKUB benar-benar terjaga. “Kegiatan itu mudah kita rancang, tetapi masalahnya anggaran yang belum ada,” ungkap Alwi.
Salah satu cara FKUB bisa semakin dikenal adalah melakukan sosialisasi ke kecamatan sampai ke desa. “Penting sekali sosialisasi ke kecamatan, karena langsung menyentuh masyarakat. Saya kira ini lebih penting, ketimbang kita-kita ini di kabupaten yang kumpul,” terangnya.
“Kalau kita sih di kabupaten rukun-rukun saja, tidak ada masalah, tetapi bagaimana dengan masyarakat kita yang ada di kecamatan dan desa. Jadi memang harus ada sosialisasi agar masyarakat juga tahu keberadaan FKUB ini,” sambung dia.
Terkait moderasi, Alwi menganggap hal itu menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kerukunan beragama. “Penting memang ada moderasi diberikan kepada masyarakat. Kalau moderasi kita dipahami, kita amalkan, insya Allah, toleransi pasti terwujud,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Kepala Kesbangpol, Abdul Hakim Bukara. Menurutnya, FKUB adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga menjadi kewajiban pemerintah pula untuk memberikan dukungan, termasuk dukungan anggaran.
“FKUB ini tak sama dengan organisasi kemasyarakatan yang lain. FKUB ini kan pemerintah yang bentuk. Jadi, kewajiban pemerintah untuk membina, termasuk membiayai organisasi FKUB ini,” terang mantan Kepala Dinas Perhubungan ini.
Turut hadir dalam Rakor FKUB ini, Perwira Penghubung (Pabug) Kodim 1403 Palopo Mayor (Arm) Syafaruddin, perwakilan Kejaksaan Negeri Luwu Utara, MUI Luwu Utara, PHBI Luwu Utara, serta beberapa organisasi keagamaan lainnya.
