Online24, Makassar – Keluhan soal tumpukan sampah di Kota Makassar terus mencuat.
Warga dari berbagai kecamatan meluapkan keresahan mereka di media sosial, mempertanyakan efektivitas layanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), termasuk kebijakan iuran sampah yang dianggap tidak sebanding dengan kualitas layanan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Makassar Komisi B, Basdir, mengaku bahwa salah satu penyebab utama buruknya layanan pengangkutan sampah adalah kondisi armada pengangkut milik DLH yang sudah tak layak pakai.
“Kemarin saya bertemu langsung dengan Kepala DLH. Saya sampaikan bahwa laporan masyarakat soal sampah yang tidak terangkut sangat banyak. DLH sendiri rencananya mulai hari ini akan turun langsung ke seluruh wilayah untuk memeriksa armada, dan memang betul, banyak yang tidak layak,” kata Basdir, Sabtu, 5 Juli 2025.
Menurutnya, ini bukan sekadar soal manajemen pengangkutan, tetapi sudah menyentuh aspek infrastruktur teknis.
Banyak kendaraan pengangkut sampah yang rusak berat, mulai dari kebocoran hingga kondisi fisik yang membahayakan.
“Coba lihat truk-truk di jalan. Banyak yang bolong, bocor, bahkan nyaris tidak layak jalan. Itu harus segera dibenahi,” tegas legislator PKB itu.
Basdir menyebut bahwa solusi jangka pendek dan menengah harus disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
DPRD, katanya, siap mendorong alokasi anggaran untuk pembelian atau penyewaan armada baru, termasuk kendaraan kecil yang bisa menjangkau lorong-lorong sempit.
“Setelah anggaran perubahan masuk, kita akan dorong penyediaan armada tambahan. Itu juga termasuk kendaraan mini untuk wilayah padat penduduk yang sulit diakses,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam pembahasan internal DPRD, sebagian besar anggota sependapat bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas tinggi pemerintahan baru.
Namun, masyarakat juga diminta untuk bersabar sambil memberi ruang bagi Pemkot untuk memperbaiki sistem.
“Wajar saja masyarakat mengeluh, mereka menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru. Tapi mari kita beri kesempatan sampai anggaran perubahan. Kalau sudah didukung anggaran tapi tetap buruk, DPRD akan bertindak sesuai fungsi pengawasan,” ujarnya.
Basdir juga mendorong DLH lebih transparan dalam menyampaikan kondisi riil ke publik, termasuk soal keterbatasan armada dan tenaga.
Transparansi, kata dia, akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mempermudah evaluasi kinerja.
“Persoalan sampah ini bukan hal sepele. Ini menyangkut wajah kota, kesehatan masyarakat, dan kepercayaan publik. Pemerintah harus sungguh-sungguh,” tutupnya.