Online24, Makassar – Proses pendaftaran akun Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 resmi dibuka sejak Senin (8/6/2026). Tahapan ini menjadi pintu masuk bagi calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang PAUD, SD, hingga SMP.
Di tengah dimulainya proses penerimaan siswa baru tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Azwar Rasmin, meminta Pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian serius terhadap persoalan daya tampung sekolah, terutama bagi siswa yang berpotensi tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Menurut Azwar, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak, khususnya pada jenjang pendidikan dasar hingga SMP.
“Kalau SPMB itu mestinya memang harus diseriusi oleh pemerintah kota supaya anak-anak kita dan orang tua siswa lebih mudah memasukkan anaknya ke SD maupun SMP,” ujar Azwar di Kantor DPRD Makassar, Senin (8/6/2026).
Ia menilai persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi masalah yang terus berulang setiap tahun. Jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP dinilai jauh lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri yang tersedia.
Kondisi tersebut, kata Azwar, harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Ia mendorong pemerintah menyiapkan skema alternatif bagi siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri.
“Apakah bisa dibantu dicarikan sekolah yang representatif atau sekolah swasta yang pembayarannya ditanggung pemerintah daerah? Kasihan anak-anak kita. Jumlah lulusan SD lebih besar dari kapasitas SMP yang tersedia,” tegasnya.
Fraksi PKS, lanjut Azwar, telah meminta anggota Komisi D DPRD Makassar untuk mengawal pelaksanaan SPMB 2026 dan mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
Ia berharap pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang, ketika banyak siswa dan orang tua kebingungan mencari sekolah setelah tidak diterima di sekolah negeri.
“Kami meminta langkah-langkah strategis dan konkret dari pemerintah kota. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang belum menghadirkan solusi efektif bagi siswa maupun orang tua,” katanya.
Salah satu solusi yang kembali didorong Azwar adalah kerja sama dengan sekolah swasta. Ia mengungkapkan gagasan tersebut pernah dibahas dalam forum pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pemerintah daerah.
Menurutnya, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat dialihkan ke sekolah swasta dengan biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah daerah sehingga tidak membebani orang tua.
“Saya pernah menyarankan agar siswa yang tidak tertampung bisa bersekolah di sekolah swasta tetapi dibiayai oleh pemerintah daerah. Informasinya opsi itu pernah dibahas, namun perlu dipastikan lagi sejauh mana perkembangannya,” jelasnya.
Selain masalah daya tampung, Azwar juga menyoroti sistem zonasi yang masih menjadi keluhan masyarakat. Ia menyebut masih ada sejumlah wilayah di Kota Makassar yang belum memiliki SMP negeri sehingga menyulitkan calon peserta didik dalam menentukan pilihan sekolah.
“Masalah zonasi ini akan terus menjadi persoalan jika jumlah sekolah tidak mencukupi. Bahkan ada kelurahan yang tidak memiliki SMP sama sekali. Ini harus segera dicarikan solusi,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Azwar mengusulkan pemerintah menyewa gedung sekolah swasta atau fasilitas lain yang layak digunakan sebagai ruang belajar tambahan. Menurutnya, opsi tersebut dapat menjadi jalan keluar untuk menambah kapasitas pendidikan tanpa harus menunggu pembangunan sekolah baru.
“Bisa dengan menyekolahkan siswa di sekolah swasta yang dibiayai pemerintah, atau menyewa gedung sekolah swasta dan memanfaatkan jam belajar tertentu. Bahkan gedung milik kelurahan yang layak juga bisa digunakan dengan dukungan tenaga pengajar,” pungkasnya.
Dengan dimulainya SPMB 2026, perhatian terhadap pemerataan akses pendidikan kembali menjadi sorotan. DPRD Makassar berharap pemerintah kota segera menyiapkan langkah konkret agar tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
