Online24, Jakarta – Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,71 persen pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Sidrap di posisi tertinggi di Sulawesi Selatan, menurut data yang dipaparkan Bupati Syaharuddin Alrif dalam dialog refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dialog yang digelar Total Politik di Jakarta, Kamis (15/10/2026), Syaharuddin mengungkapkan bahwa penyelarasan program pemerintah pusat dengan potensi unggulan daerah menjadi salah satu kunci peningkatan ekonomi Sidrap.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan nasional agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Menu dari pusat belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah,” ucap Syaharuddin.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki strategi agar program nasional dapat diterapkan secara tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari Peringkat 21, Ekonomi Sidrap Melonjak ke Posisi Teratas
Syaharuddin memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sidrap pada 2024 berada di kisaran empat persen. Pada periode tersebut, Sidrap menempati peringkat ke-21 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Namun, setelah pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan program swasembada pangan pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sidrap meningkat menjadi 7,71 persen.
Perubahan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam diskusi mengenai efektivitas program nasional ketika disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah.
Sidrap selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras dan telur di kawasan Indonesia Timur. Potensi tersebut menjadikan sektor pertanian dan peternakan sebagai bagian penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Penyelarasan kebijakan, menurut Syaharuddin, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sektor yang paling mampu memberikan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Program Swasembada Pangan Prabowo Tingkatkan Produktivitas
Syaharuddin menilai program swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan peluang bagi daerah untuk memperkuat sektor pertanian.
Sejumlah faktor yang disorot meliputi kelancaran ketersediaan pupuk, penerapan pertanian modern, serta keterlibatan petani milenial dalam kegiatan produksi.
Ia menyebut produktivitas pertanian yang sebelumnya berada di kisaran tujuh ton meningkat menjadi sekitar 10 hingga 11 ton.
Peningkatan produktivitas tersebut dinilai penting bagi daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap sektor pertanian. Produksi yang lebih tinggi berpotensi memperkuat pasokan pangan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan dan distribusi hasil panen.
Meski demikian, keberlanjutan peningkatan produksi tetap membutuhkan dukungan infrastruktur pertanian, kepastian pasar, kestabilan harga, serta akses yang memadai terhadap sarana produksi.
Syaharuddin menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar program ketahanan pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan petani.
Anggaran Sidrap Dipangkas Rp170 Miliar, Kepala Daerah Dituntut Berinovasi
Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, Syaharuddin juga menyoroti penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menyebut anggaran Sidrap yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,3 triliun mengalami penyesuaian sekitar Rp170 miliar, sehingga tersisa sekitar Rp1,1 triliun.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Syaharuddin berpandangan, efisiensi anggaran tidak seharusnya dipandang sebagai hukuman bagi pemerintah daerah. Sebaliknya, keterbatasan fiskal dapat menjadi momentum untuk memperkuat inovasi dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.
Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Kepala Daerah Diminta Selaraskan Program Pusat dan Daerah
Dialog Total Politik tersebut juga menghadirkan sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintah yang membahas hubungan kebijakan nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyoroti peran pemerintah provinsi dalam mengoordinasikan program pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Jihan juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak semestinya hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tetapi perlu menjangkau berbagai kebutuhan riil masyarakat.
Forum tersebut turut menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Jember Gus Fawait, serta Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla sebagai penanggap.
Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan dalam menerjemahkan program nasional menjadi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Bagi Sidrap, capaian pertumbuhan ekonomi 7,71 persen menjadi indikator perkembangan ekonomi yang patut dicermati. Tantangan berikutnya adalah menjaga momentum pertumbuhan tersebut agar manfaatnya semakin luas, terutama bagi petani, peternak, pelaku usaha, dan masyarakat secara keseluruhan.
