Online24, Makassar – Kasus operasi tangkap tangan(OTT) Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah yang ditetapkan tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berdampak pada struktur pemerintahan di Pemprov Sulsel.
Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) yang sekarang mengisi jabatan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur, secara otomatis bisa diusulkan menjadi pejabat gubernur definitif, setelah kasus Nurdin Abdullah mendapatkan kepastian hukum tetap (inkrah).
Nama-nama yang menjadi kader dari tiga partai politik pengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman pada Pilgub 2018 lalu pun menyeruak, disebut-sebut bakal mengisi kursi jabatan wakil gubernur(Wagub) Sulsel untuk dua tahun lebih sisa periode NA-ASS.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah, Luhur Andi Priyanto mengungkapkan,pengusulan calon wagub baru bisa dilakukan jika jabatan plt telah di defenitifkan.”Tapi itu terjadi jika status Gubernur NA sudah diputuskan berhalangan tetap, dari proses hukum yg dijalani,”katanya, Selasa lalu.
Konsensus di partai koalisi tentu kata Luhur yang akan menentukan siapa kader atau tokoh yang potensial untuk mengisi kursi tersebut. Hanya saja, konsensus partai pengusung menurut Luhur perlu mempertimbangkan karakter untuk bisa bersama-sama ASS untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan.
“Saya kira itu penting, karakter dan kecocokan figur itu penting, agar keduanya bisa saling menutupi kelebihan dan kekurangan. Tidak sekedar mengusulkan dan kesepakatan politis semata,”katanya.
Misalnya kata dia dari segi pengalaman mengelola pemerintahan. Mengingat ASS lemah dari hal tersbeut, sehingga figur yang tepat menurut Luhur adalah dengan memilih tokoh yang mampu menutupi kekuarangan itu.” Figur orang yang lebih tua di atas ASS bisa, saya kira banyak kader dari PDI-P kalau penggantinya dari partai itu,”jelasnya.
Menurutnya ketua-ketua partai tentu punya previlege atau keistimewaan pertama sekali untuk diusulkan,dan mengakses peluang politik ini. Seperti Ketua PDI-P, Andi Ridwan Wittiri, maupun Ashabul Kahfi dari PAN.
Tetapi mereka lanjut Luhur bisa saja memberi kesempatan pada kader atau figur lain, yang dipercayainya dan bisa mengamankan dukungan di DPRD Sulsel.
Lebih lanjut Luhur menjelaskan, jejak pergantian wagub di DKI Jakarta bisa menjadi contoh hal serupa terulang di pergantian struktur di pemerintahan Sulsel. dimana saat itu, Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra juga digantikan oleh kader Gerindra itu sendiri. “Artinya PDI-P bisa saja mendapatkan jatah itu kembali karena mengingat ASS bukanlah orang partai,”jelasnya.
Sementara figur yang belakangan muncul dimana disebut-sebut punya peluang namanya disodorkan oleh partai jika Ketua PDI-P, adalah Andi Yagkin Padjalangi. Merupakan kader PDI-P yang sudah punya pengalaman sebagai birokrat juga anggota DPRD selama tiga periode dinilai figur yang tepat membantu ASS menjalankan roda pemerintahan di Sulsel.
