banner Online24

banner Online24

banner 970x250

TMMD Maros Resmi Dibuka, Fokus Buka Akses Jalan dan Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa Terpencil

Prajurit Hubdam XIV/Hasanuddin Ikuti Latihan Dasar Mengemudi Guna Tingkatkan Kesiapan Mobilitas

Ikhlas Atur Lalu Lintas, Pak Ogah Ini Dapat Sepeda dan Uang dari Bupati Maros

1.022 ASN Maros Ikut Ukom di Kantor BKN Makassar

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi solusi permasalahan kelembagaan di KPI Daerah. Pasalnya, sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, fungsional KPID di seluruh Provinsi, mengalami kesulitan baik secara kesekretariatan maupun penganggaran.

KPI Usul Solusi Masalah KPID Lewat Revisi UU Pemda

Dirjen Polpun Kemendagri – Bahtiar

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi solusi permasalahan kelembagaan di KPI Daerah. Pasalnya, sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, fungsional KPID di seluruh Provinsi, mengalami kesulitan baik secara kesekretariatan maupun penganggaran.

KPI Usul Solusi Masalah KPID Lewat Revisi UU Pemda

News|July 22, 2025

Online24, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berharap revisi Undang-Undang (UU)

No More Posts Available.

No more pages to load.