Online24, Makassar – Anggota DPRD SULSEL Andi Debbie Purnama Rusdin menggelar dialog bersama warga dalam rangka mengoptimalkan program Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Senin (23/12/19).
Pada kesempatan ini Andi Debbie mengangkat tema Perda Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
Pada dialog tersebut, Andi Debbie dipanel bersama Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammada Ramli Rahim dan Rektor Amkop manegement & Business Scholl. Selain itu juga hadir sekitar 200 warga.
Di awal materi, Andi Debbie menegaskan bahwa semangat dari Perda Wajib Belajar ini adalah pentingnya pendidikan berkelanjutan ” hadirnya perda ini untuk menjawab keluhan masyarakat tentang biaya sekolah dan perlengkapan masih menjadi beban” ujar Debbie. Sehingga lanjut Debbie, karena beban tersebut, kadang ada masyarakat khawatir menyekolahkan anaknya. Olehnya itu dengan hadirnya Perda Wajib Belajar, Debbie berharap agar masyarakat lebih giat untuk menyekolahkan anaknya ” jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak menyekolahkan anak ” jelas Debbie.
Selain itu, Debbie juga menekankan kedepan akan diperjuangkan regulasi atau aturan mengenai kesejahteraan para pendidik utamanya guru honorer ” kami akan berjuang, agar tenaga pendidik khususnya guru honorer bisa mendapatkan penghasilan lebih manusiawi ” terang Debbie. Kedepannya Debbie akan berupaya semaksimal mungkin agar bisa mengawal agenda kesejahteraan guru honorer untuk menjadi skala prioritas ” kami sedih mendengar masih ada guru honorer yg berpenghasilan ratusan ribu rupiah sebulan, padagal idealnya minimal sama dengan UMR ” tegas Debbie
Sementara itu, Ramli Rahim juga memaparkan hasil kajiannya tentang kesejahteraan guru dibeberapa provinsi lainnya ” misalkan di jakarta penghasilan guru honorer non pns sudah menyentuh angka 4,2 juta, di kalimantan selatan 2,7 juta, beberapa pemprov setempat menyesuaikan dengan standar UMR” ungkap ramli rahim ketua umum IGI. Menurut ramli, berdasar temuannya, masih ada guru honorer yang mendapatkan penghasilan jauh dibawah UMR ” bahkan laporan dari anggota kami, ada guru honorer yang masih menerima gaji 500 ribu perbulan, itupun kadang dirapel per 6 bulan” ucap ramli ketum igi. Data yang diperoleh ramli bahwa populasi guru honorer di Indonesia sekitar 52 persen jumlah total guru ” kira-kira apa yang terjadi jika 52 persen tersebut mogok mengajar, maka berkabunglah dunia pendidikan” (*)
