Online24jam, Makassar, – Adanya temuan 386 honorer fiktif, membuat DPRD meminta agar inspektorat Kota Makassar segera bertindak dan menindalanjuti pemeriksaan serta mengawasi proses perpanjangan kontrak para tenaga honorer.
Anggota Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Makassar, Mario David mengatakan harusnya ada tindaklanjut dan koordinasi ke DPRD.
“Semestinya dilanjutkan atau paling tidak ada koordinasi ke DPRD agar progres terkait honorer ini. Jangan sampai masih ada yang fiktif,” ungkap Mario David.
Apalagi, sambung legislator Partai NasDem ini, sudah mulai akan dievaluasi dan dibahas untuk perpanjangan kontrak bagi tenaga honorer. Harapannya, proses seleksi untuk memperpanjang kontrak tenaga honorer dapat dilakukan lebih ketat.
“Yang sudah bermasalah jelas harus dihentikan. Jangan lagi lanjutkan sebab mereka ini akan menguras anggaran tapi tidak berkontribusi,” jelasnya.
Adapun terkait rencana DPRD Makassar membuat pansus honorer fiktif menjadi opsi terakhir jika nantinya Pemkot Makassar terbukti tidak mampu mengatasi.
“Kita masih berharap inspektorat dan BPKSDM bisa bekerja dalam mengawasi. Nanti kami akan koordinasi dan melihat apakah dewan perlu terlibat,” paparnya.
Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman, berjanji pihaknya akan lebih selektif untuk melakukan perpanjangan kontrak bagi tenaga honorer.
“Tentu kita lebih selektif. Kemarin-kemarin itu jadi pembelajaran supaya semua yang tercatat betul-betul bekerja,” kata Basri.
Selain itu menurutnya juga akan tetap dilakukan koordinasi dengan semua SKPD untuk melaporkan dan mencocokkan kembali data tenaga honorer.
“Dalam waktu dekat pasti akan dibicarakan dulu bagaimana tenaga honorer di masing-masing SKPD dan tentu nanti akan dilaporkan ke Pj Wali Kota dulu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Inspektorat telah menyerahkan hasil verifikasi tenaga honorer di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar. Hasilnya, ditemukan sebanyak 386 tenaga honorer yang tidak jelas, ada nama tapi tidak ada orangnya. (*)
