Online24jam, Makassar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, merekomendasikan ke dinas perhubungan untuk melakukan penambahan pemasangan marka jalan, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan serta meningkatkan kualitas petugas yang mengatur lalu lintas.
Menurut Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Abdi Asmara, peningkatan mutu infrastruktur wilayah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar secara integrative dan berkelanjutan melalui berbagai program/kegiatan yang menjangkau seluruh wilayah Kota Makassar. Berkenaan dengan hal tersebut, dewan menyoroti dishub karena masih adanya kemacetan lalu lintas di Kota Makassar.
“Usulannya di rapat, kita mendorong Pemerintah Kota Makassar agar melakukan terobosan serta inovasi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Kita berikan solusi dan mengarahkan agar ditambah pemasangan marka jalan, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan dan petugas lalu lintas. Apalagi sebelumnya, kita usulkan untuk bisa menambah kawasan percontohan lalu lintas,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Kamis (14/5).
Terlebih lagi, legislator Fraksi Demokrat Makassar ini mengaku, beberapa infrastruktrur yang ada sudah perlu pembenahan. Misalnya saja, ketimpangan antara jumlah jalur pedestrian dan kapasitas trotoar pejalan kaki yang sempit sehingga memerlukan pelebaran. Selain itu, ia juga akan mengusulkan payung hukum atas penindakan juru parkir liar ‘pak ogah’.
“Makanya kita minta segera itu, menuntaskan persoalan perparkiran yang menjadi salah satu penyebab kemacetan.Belum lagi, menjamurnya Pak Ogah di setiap putaran jalan. Terkait kondisi ini, maka perlu ada payung regulasi yang bersifat komprehensif sehingga semua OPD terkait bisa saling bersinergi untuk menanggulangi munculnya Pak Ogah,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi C DPRD Makassar, Andi Pahlevi. Menurutnya, kebijakan pemerintah akan mudah diterima oleh masyarakat jika dibarengi dengan infrastruktur yang baik. Sebab hal kerap dikeluhkan oleh masyarakat karena ketidaksesuaian fasilitas yang memadai, seperti marka jalan yang kadang tak terlihat oleh para pengendara. “Kita mau menegakkan suatu aturan, kita menegakkan dulu infrastrukturnya, jangan kita mau langsung menegakkan suatu aturan tanpa menfasilitasi masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah kota memperhatikan dan merenovasi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang sangat minim diperhatikan saat ini. Padahal hal tersebut sangat diperlukan untuk masyarakat yang akan menyebarang tanpa lewat jalan utama. “Kita usul dan masyarakat memang butuh, apa itu yah pemkot harus membangun JPO di beberapa titik rawan jalan,” tutupnya
