MAKASSAR — Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, mengklaim sudah mendapat restu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk mengisi 14 Jabatan Kosong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Makassar.
Menurutnya, Pemkot hanya menanti izin rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah pengisian jabatan dari Kemendagri telah dikantonginya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi angkat bicara terkait terobosan Rudy Djamaluddin yang terkesan begitu ngotot itu. Kata dia, lelang jabatan bukanlah sesuatu yang mendesak. Malah dinilai hanya buang-buang anggaran.
“Kalau sampai jadi (lelang jabatan), saya akan terus berteriak. Itu tidak boleh sebenarnya. Ini buang anggaran di masa pandemi. Sebaiknya tunggu Walikota terpilih. Lelang jabatan ini buang anggaran saja,” ketus Kasrudi saat dihubungi, Kamis (7/1/2020).
Legislator Gerindra itu mengatakan, masih banyak persoalan yang lebih penting dibanding lelang jabatan, mulai dari menekan penyebaran Covid-19 yang masih terus melonjak naik, hingga curah hujan yang tinggi yang berakibat banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar.
“Kami akan pantau dan memberi warning kepada Pemkot jika ingin melakukan lelang jabatan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Kasrudi pun mengaku khawatir, jika lelang jabatan dilanjutkan, maka potensi terjadi jual beli jabatan berpeluang terjadi.
“Nanti kasih Walikota terpilih lakukan lelang jabatan supaya visi misinya sama, jadi orang bekerja nanti yang terpilih bekerja sesuai visi misi wali kota Makassar terpilih,” katanya.
Meski rencana ini mendapat tentangan dari beberapa pihak, termasuk legislatif, Rudy Djamaluddin bergeming bahwa pengisian jabatan mesti segera dilakukan. Demi menciptakan pelayanan maksimal ke masyarakat.
“Harus segera kita isi agar pelayanan ini bisa maksimal. Ada tidak masyarakat yang mau agar pelayanan tidak maksimal? Tidak ada kan,” jelas Rudy.
“Selalu mau maksimal, jadi struktur pemerintahan kita juga harus maksimal. Jangan pemain cadangan yang main, tapi pemain utama semua,” sambungnya.
Terkait SE Kemendagri, ia juga kembali mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan mutasi. Melainkan hanya melakukan pengisian jabatan kepala Dinas yang lowong.
“Inikan bukan mutasi, tapi pengisian, kalau mutasi barang ada digeser, ini kan memang tidak ada,” tutupnya.
Untuk diketahui, setidaknya sudah ada 14 jabatan eselon II yang lowong yang pejabatnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Di antaranya, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Kearsipan, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar.
