Hearing DPR Papua Tengah dan DPRK Paniai Bahas Blok Wabu dan Pemangkasan Dana Otsus

Blok Wabu

banner 468x60

Online24jam, Paniai, Papua Tengah — DPR Papua Tengah bersama DPR Kabupaten (DPRK) Paniai menggelar hearing dialog di Aula Kantor Bupati Paniai, Jumat (3/10/2025). Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, anggota DPR Provinsi Papua Tengah, serta Sekwan Papua Tengah. Agenda utama hearing adalah menyatukan persepsi dalam rangka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pencarian fakta terkait Blok B Wabu serta keberadaan pasukan militer non-organik di Kabupaten Paniai.

Wakil Ketua Komisi I DPRK Paniai, Melianus Yatipai, SH, menegaskan perlunya transparansi terkait efisiensi anggaran, termasuk dana hibah dan pendapatan daerah yang berasal dari aktivitas pertambangan raksasa PT Freeport Indonesia di Timika. Ia menyoroti keberadaan pasukan militer non-organik di daerah penghasil tambang tanpa adanya informasi resmi yang jelas.

“Pemangkasan anggaran Otsus ini menjadi persoalan serius. Ketua DPRK Paniai, Yanuarius Yumai, menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, aspek finansial adalah kunci. Pertanyaannya, mengapa semua sumber anggaran justru dipangkas oleh negara?” ujar Yatipai.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan transfer dana ke daerah. “Mengapa dana Otsus untuk Papua dipangkas hingga 40% di tingkat provinsi, apalagi di Kabupaten Paniai yang anggarannya sangat minim. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I sekaligus Ketua Bapemperda Kabupaten Paniai merasa kecewa atas keputusan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yatipai menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara DPR Papua Tengah dengan DPRK Paniai, serta DPRK dari kabupaten lain di wilayah Papua Tengah. Tujuannya adalah mengkaji lebih dalam terkait keberadaan pasukan non-organik serta alasan di balik pemangkasan dana Otsus yang dinilai terlalu besar.

“Apa gunanya efisiensi anggaran jika justru Otsus dipangkas? Apakah pemerintah pusat menilai Papua Tengah tidak mampu mengelola anggaran sehingga pemangkasannya sampai 40%? Ini pertanyaan yang harus dijawab,” tandas Yatipai.

Ia menutup dengan menegaskan dukungan penuh DPRK Paniai terhadap hearing yang digagas DPR Papua Tengah sebagai wadah bertukar pikiran sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sumber: Melianus Yatipai
Penulis: Jeri P. Degei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *