Online24jam, Makassar,- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sulawesi Selatan masih menjadi perhatian masyarakat. Namun di tengah proses tersebut, publik juga dibuat bertanya-tanya dengan adanya gelombang pengunduran diri ratusan kepala sekolah.
Ketua Forum Orang Tua Murid (FOM) Makassar, Herman Hafid Nassa, SH, menilai masyarakat berhak mengetahui alasan di balik pengunduran diri tersebut, terlebih karena terjadi saat temuan BPK sedang menjadi sorotan.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan hanya siapa yang mengundurkan diri, tetapi mengapa pengunduran diri itu terjadi ketika temuan BPK sedang ramai diperbincangkan. Jangan sampai menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat,” ujar Herman.
Berdasarkan data yang beredar, sebanyak 326 kepala sekolah disebut terkait dengan temuan pemeriksaan pengelolaan Dana BOS. Jumlah tersebut terdiri dari 133 kepala SMA, 165 kepala SMK, dan 23 kepala SLB yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Menurut Herman, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penonaktifan sementara kepala sekolah yang terkait dengan temuan tersebut sampai proses pemeriksaan selesai. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga transparansi dan mendukung proses pemeriksaan yang objektif.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, hasil pemeriksaan akan membuktikannya. Namun jika ada masalah, maka harus dibuka secara transparan kepada publik,” katanya.
FOM juga meminta kejelasan dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan terkait sifat temuan BPK tersebut. Masyarakat, menurut Herman, perlu mengetahui apakah temuan itu hanya bersifat administratif atau ada indikasi yang memerlukan proses hukum lebih lanjut.
Selain itu, FOM mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh temuan yang ada agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Jika memang ada unsur pelanggaran hukum, harus ditindaklanjuti. Jika tidak ada, pemerintah juga perlu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menyatakan siap melakukan aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan apabila tidak ada langkah konkret dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan resmi terkait hubungan antara temuan BPK dan gelombang pengunduran diri ratusan kepala sekolah. Kejelasan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan dan memastikan Dana BOS benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik.
