Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia Temukan Dugaan Korupsi Dana Reses di Kabupaten Bone, Ini Tuntutan MerekaRegional|November 14, 2022November 15, 2022by idris24Online24jam, Makassar, – Aksi unjuk rasa Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di
Perumda Pasar Akan Mengambil Kembali Pengelolaan Pasar ButungRegional|September 3, 2022by idris24Online24jam, Makassar, – Pasca dugaan kasus penggelapan dana, Pasar Butung kembali dibuka.
ACT Pertanyakan Keputusan Pencabutan Izin dari KemensosNasional|July 6, 2022by idris24Online24jam, Jakarta, — Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menegaskan selalu berusaha bersikap
Aksi Jilid II GMB Sulsel Pertanyakan Bagi Hasil Pengolahan Hasil Hutan Yang Dinilai Rugikan NegaraRegional|May 31, 2022by idris24Online24jam, Makassar, – Gerakan Mahasiswa Bersatu Sulawesi selatan (GMB Sulsel) kembali melakukan
Polda Sulsel Usut Dugaan Korupsi di DPRD Torut, 30 Legislator Bisa TerseretHukum|April 17, 2022by idris24Online24jam, Toraja Utara, – Polda Sulawesi Selatan tengah mengusut dugaan korupsi sejumlah
GMB Sulsel Pertanyakan Pembangunan Puskesmas Pattallassang Gowa, Dinilai Tidak Sesuai AnggaranHukum, Regional|February 16, 2022February 17, 2022by idris24Online24jam, Gowa, – Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB Sulsel) dan Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa
Tuntut Kepastian Dugaan Kasus Korupsi Bansos Kab Selayar, GMB Sulsel Aksi Jilid 3 di KejatiRegional|February 14, 2022by idris24Online24jam, Makassar, – Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB Sulsel) kembali melakukan aksi unjuk
Dinilai Mencederai Atribut Pemuda Pancasila, MPW PP Layangkan Somasi ke TribunHukum|January 2, 2022by idris24Online24jam, Makassar, – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) melalui Badan
PT Vale : Kami tak Pernah Mengeluarkan Uang ke Pak NurdinRegional|October 27, 2021by idris24Online24jam, Makassar, – Pengurusan izin bagi penengembangan investasi tambang di Sulsel, diakui
Tak Diketahui NA, Sari Ngaku Salah Terima SuapHukum|October 14, 2021by idris24Online24jam, Makassar, – Menerima suap atas lelang proyek infrastruktur Pemprov Sulsel, diakui