Online24, Pemberitaan media dan ‘layar kaca’ kita sejak Maret 2020 hingga kini didominasi covid-19 dan penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Bukan “lockdown” yang banyak diwacanakan publik.
Selain itu, tersaji juga banyak rumor beredar di masyarakat yang kurang lebih merefleksikan bagaimana pemerintah mengantisipasi kekuatiran publik terkait covid-19.
Misalnya tarik ulur wacana strategi penerapan karantina wilayah, lockdown, PSBB dan sebagainya. Publik menangkap komunikasi publik pemerintah belum efektif dalam sosialisasi upaya pemantauan, perkembangan terbaru, maupun upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
Padahal, “keterbukaan informasi” adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menerapkan upaya pencegahan pandemi covid-19, yang menyebabkan terjadinya misinformasi di masyarakat.
Kehadiran buku berjudul Menakar Kemampuan Negara Mengendalikan Covid-19 (Perspektif Ekonomi Politik) terasa relevan ditengah kegalauan masyarakat saat ini.
Buku ini berisi kompilasi ditulis sejumlah gurubesar dan dosen senior dari berbagai wilayah di Indonesia (Bogor, Jogyakarta, Makassar dan Jakarta) mengisi masa berharga Work From Home (WFH).
Seluruh naskah yang tersebar itu coba dihimpun dalam sebuah kumpulan tulisan oleh sang editor Prof. Dr. Amran Razak, SE., M.Sc. Sumber tulisan dari WAGs terutama Guru Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang diasuh Kang Jana (Sujana Sulaeman), Dewan Profesor UNHAS, dan Forum Dosen & Narasumber Majelis koran Tribun Timur termasuk WAGs Peduli Sosial Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (IKAFE UH).
Ada ulasan Prof. Didin S. Damanhuri, Prof. Marsuki, DEA, Ph.D, Prof. Hilman Latief, M.A.,Ph.D, Dr. Chazali Situmorangi, Dr. Taslim Arifin, Prof. dr. Irawan Yusuf, PhD dan sejumlah pakar lainnya. Ulasannya ringan, segar, komprehensif dan kaya perspektif.
Buku ini mengeksplorasi keputusan pemerintah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketimbang lockdown yang bantak diwacanakan dan disuarakan oleh masyarakat.
Sejak pelaksanaan PSBB hingga jelang akhir april 2020,belum terlihat penurunan angka bagi pasien yang terinfeksi. Jangankan turun, datar pun belum, masih menanjak naik menuju puncak kurva. PSBB juga dinilai birokratis.
Disamping itu, kritik juga mengemuka terhadap tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp. 405,1 Triliun untuk penangganan dampak covid-19 di Indonesia. Ternyata 54,3 % untuk insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi. Katanya darurat kesehatan, tapi kenapa belanja terbesar justru dialokasikan sebagai insentif ekonomi bagi para pengusaha?
Karena sudah jadi pandemi, bahkan ada pandangan ekstrem yang menempatkan covid-19 juga berpotensi menghantam pertahanan suatu negara. Pasalnya, karena ada yang memprediksi hal tersebut sebagai instrumen senjata biologi yang dikuatirkan bisa membuat sebuah negara hancur dan manusia musnah karena sifat virusnya yang cepat menular dan mematikan.
Untungnya, komunikasi pemerintah yang dimediasi oleh media telah memberikan kontribusi besar bagi hilangnya sense of crisis masyarakat. Menumbuhkan optimisme. Ada kabar menggembirakan dari perjuangan mati-matian tenaga medis dan paramedis serta relawan kesehatan. Bahkan kini, angka kesembuhan mulai lebih tinggi dari kematian.
