Online24, Makassar – Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, menegaskan penataan kawasan Pasar Cidu dilakukan dengan tidak melupakan sisi kemanusiaan dari pembangunan.
Legislator PKB itu menyebut para pedagang bukan menolak penataan, tetapi menolak jika langkah pemerintah berujung pada penggusuran.
“Tadi pertemuan dengan teman-teman perwakilan pedagang Pasar Cidu, pada prinsipnya mereka ini bukan tidak mau ditata, tapi mereka tidak mau digusur,” kata Basdir usai menggelar RDP dengan para pedagang di Kantor DPRD Makassar, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, jika permasalahan utama adalah kemacetan, pemerintah harus mencari solusi tanpa mengorbankan mata pencaharian pedagang.
“Kalau dianggap macet, resolusinya bukan digusur. Kalau parkiran terlalu memakan jalan, ya mundurkan sedikit, bukan langsung dihapus atau dibuat sistem ganjil-genap sampai pedagang harus berjualan selang-seling hari ini dan besok. Ini kan persoalan hidup orang,” tegasnya.
Basdir menekankan dirinya tidak menolak konsep penataan, namun penataan tidak boleh mematikan usaha masyarakat.
“Ayo sama-sama kita turun tata, tapi jangan matikan usaha orang. Kalau bicara konsep penataan saya sepakat. Tapi kalau sampai mematikan urusan hidup orang, tentu saya tidak sepakat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik langkah Pemkot Makassar yang dinilainya kurang melibatkan aspirasi masyarakat. Menurut Basdir, pendekatan partisipatif diperlukan agar kebijakan bisa diterima semua pihak.
“Ini pemerintah kota langsung-langsung saja. Tiba-tiba keluar surat peringatan, langsung sosialisasi, bilang harus begini harus begitu. Ndak bisa begitu. Harusnya ada dialog, serap aspirasi masyarakat dulu,” katanya.
Basdir mencontohkan, jika jalur di Pasar Cidu hanya satu arah, pemerintah bisa mencari alternatif teknis seperti memperlebar jalur atau mengatur posisi lapak agar tidak terlalu menjorok ke jalan.
“Masa demi penataan sisi kemanusiaan harus dikorbankan? Pemerintah kota harus bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup masyarakat,” tambahnya.
Untuk mencari jalan tengah, Komisi B DPRD Kota Makassar berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) melibatkan semua pihak terkait, termasuk Pemkot Makassar, PD Pasar, dan perwakilan pedagang.
“Kita akan undang semua stakeholder, dengar apa solusinya. Siapa tahu ada jalan yang bisa diterima semua pihak,” pungkas Basdir.