Online24jam, Makassar, — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pengelola anggaran di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Ia meminta pejabat eselon II dan III segera memiliki sertifikat kompetensi, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan daerah. Sertifikasi ini menjadi syarat penting agar pejabat dapat menjalankan peran strategis seperti KPA, PPK, dan PPTK.
“Sertifikasi bukan formalitas. Ini syarat profesionalisme,” tegas Agus Fatoni saat memberikan arahan di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (24/2/2026). Ia menambahkan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa bisa diikuti gratis secara daring.
Selain itu, ia mendorong peningkatan jumlah penilai aset daerah yang tersertifikasi agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada pihak eksternal.
Dalam paparannya, Agus Fatoni membeberkan lima strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni:
1. Intensifikasi – mengoptimalkan pajak dan retribusi yang sudah ada.
2. Ekstensifikasi – menggali sumber pendapatan baru.
3. Peningkatan SDM – memperkuat kapasitas aparatur.
4. Digitalisasi – mencegah kebocoran dan meningkatkan transparansi.
5. Inovasi – menghadirkan terobosan baru dalam pengelolaan anggaran.
Ia juga mengingatkan OPD penghasil agar memasang target PAD yang realistis namun menantang.
Terkait pengelolaan anggaran, Agus Fatoni menjelaskan bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pergeseran anggaran dapat digunakan untuk kondisi darurat, seperti perbaikan sekolah, jembatan, dan puskesmas yang rusak meski belum dianggarkan sebelumnya, sesuai aturan yang berlaku.
“Selama paham aturan, anggaran bisa dikelola fleksibel dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.
