Online24, Mamuju – Kementerian Keuangan Satu Provinsi Sulawesi Barat menggelar media briefing terkait perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional hingga 31 Mei 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Manakarra, Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Senin (29/6), menjadi wadah penyampaian capaian fiskal sekaligus penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan media.
Media briefing dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Sulbar, Syakran Rudy.
Turut hadir jajaran pejabat Eselon III Kementerian Keuangan di Sulbar, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta insan pers.
Dalam pemaparannya, Kemenkeu Satu Sulbar mencatat kinerja APBN Regional menunjukkan tren positif hingga akhir Mei 2026. Pendapatan negara mencapai Rp648,76 miliar atau tumbuh 28,13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp568,22 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja negara juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,22 persen secara tahunan dengan nilai mencapai Rp3,62 triliun.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp2,40 triliun, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Sulawesi Barat. Karena itu, Kemenkeu Satu Sulbar terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal melalui pendampingan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital.
Syakran mengatakan pendampingan tersebut difokuskan pada empat aspek utama pengelolaan keuangan negara, yakni optimalisasi pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan aset, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan audit.
Pada aspek pendapatan, KPP Pratama Mamuju dan KPP Pratama Majene didorong mengoptimalkan penerimaan perpajakan sekaligus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk sisi pengeluaran, KPPN Tipe A1 Mamuju memastikan proses penyaluran anggaran negara dan Transfer ke Daerah berlangsung tepat waktu, akuntabel, serta sesuai ketentuan.
Di bidang pengelolaan aset, KPKNL Mamuju berperan mengoptimalkan nilai dan pemanfaatan aset negara maupun daerah. Sementara peningkatan kualitas audit dilakukan melalui kolaborasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Aturan tata kelola keuangan setiap tahun bisa berbeda dan dinamis. Oleh karena itu, Kemenkeu Satu Sulbar berkomitmen penuh untuk memberikan asistensi berkelanjutan agar pelaksanaan anggaran di daerah berjalan cepat, tepat, dan patuh hukum,” ujar Syakran.
Selain pendampingan, Kemenkeu Satu Sulbar juga tengah mengembangkan dashboard pemantauan berbasis real-time yang akan digunakan Gubernur serta para bupati di Sulawesi Barat.
Sistem tersebut akan mengintegrasikan berbagai data internal Kementerian Keuangan, mulai dari serapan anggaran kementerian/lembaga hingga penyaluran dana desa, dengan indikator makroekonomi dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh informasi fiskal yang lebih cepat dan akurat sehingga proses pengambilan kebijakan menjadi lebih responsif dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
