Tiga Lembaga Penegakan HAM Khusus Perempuan Gelar Konferensi Perempuan Timur

Online24jam, Makassar, – Tiga lembaga yang bekerja pada upaya penegakan HAM khususnya perempuan, yaitu Forum Pengada Layanan (FPL), Yayasan BaKTI dan Komnas Perempuan menggelar Konferensi Perempuan Timur 2020 (KPT2020) pada 26-27 Agustus 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini mengusung tema “Memetik Buah dari Sinergi Mulitipihak untuk Pembangunan Berkeadilan di Kawasan Timur Indonesia”.

Dengan menghadirkan peserta dari seluruh Indonesia mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, DPR, perguruan tinggi, LSM, masyarakat adat dan komunitas.

Pelaksanaan KPT 2020 didukung oleh Program MAMPU, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Ketua Panitia Bersama KPT 2020 Lusia Palulungan mengatakan Konferensi Perempuan Timur 2020 merupakan konferensi keempat.

“Para pelaku pembangunan dan aktor perubahan seperti pemerintah lokal dan pusat, organisasi masyarakat sipil hingga penggerak komunitas di akar rumput akan berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dan gagasan dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan di Indonesia timur,” katanya.

Konferensi Perempuan Timur lahir dari Konferensi Perempuan Timor pada 2016 dan 2017. Pada 2018, kemudian berubah menjadi Konferensi Perempuan Timur.

Seperti KPT2018, konferensi ini memperluas wilayah pembelajaran, tidak hanya di Pulau Timor melainkan berbagai pulau yang ada di bagian timur Indonesia seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengatakan berbagai aksi kolektif dan model pemberdayaan gerakan perempuan di Indonesia Timur akan dibahas.

“Seperti penguatan kepemimpinan perempuan dan komunitas untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta ragam advokasi kebijakan dan inisiatif program untuk pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di bagian Timur, secara langsung telah meningkatkan kerentanan perempuan terhadap beragam bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, kematian pada persalinan, gizi buruk, putus sekolah, migrasi dan perdagangan anak.

Kondisi ini memburuk di masa pandemi Covid-19, di mana kerentanan perempuan semakin meningkat.

Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dan diperburuk dengan sulitnya pelaporan dan penanganan.

Begitu pula dengan angka kemiskinan yang meningkat signifikan sebagai salah satu dampak dari pandemi ini.

“Beragam inisiatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan sudah muncul baik dari pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat sipil, media dan masyarakat, di wilayah Indonesia timur. Beragam praktik baik dari gerakan perempuan Indonesia Timur itulah yang ingin kami tampilkan dalam konferensi ini,” jelas Direktur Lambu Ina dan Dewan Pengarah Nasional FPL, Yustin Fendrita.

Beberapa contoh praktik baik hasil dari kerjasama multipihak di Indonesia Timur adalah, adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan/ atau anak di beberapa kabupaten/ kota Sulawesi Selatan (Maros, Parepare, Tana Toraja, Pangkep, Bantaeng, Takalar dan Kota Makassar).

Kemudian Sulawesi Utara (Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Selatan), Sulawesi Tenggara (Kabupaten Muna) dan Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Timor Tengah Utara adanya beragam Peraturan Desa (Perdes) seperti Perdes Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Desa Korihi, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara.

Di tingkat komunitas, terbentuknya Paralegal Komunitas di beberapa desa di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Muna untuk menjamin adanya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa.

Diharapkan KPT2020 dapat menjadi wadah untuk saling belajar, menyerap serta mereplikasi praktik baik dari berbagai pihak, mulai dari komunitas, pemerintah, parlemen dan swasta untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

MAMPU bekerja dengan 13 organisasi dan lebih dari 100 mitra lokal jejaring mereka di 1.000 desa di 27 dari 24 provinsi di Indonesia.

Melalui MAMPU, para mitra kami mendukung 32.000 perempuan yang berorganisasi dalam 1.300 kelompok di tingkat desa untuk mengembangkan kapasitas kolektif mereka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa hingga parlemen nasional.