Opini : Hak Politik Perempuan Dalam Konsep Grondrechten

Online24, Makassar – Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan orang tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan zaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan kaum laki-laki.

Pada tahun 1978 merupakan tonggak sejarah yang memiliki arti yang sangat penting bagi perempuan Indonesia, karena pada tahun tersebut tercantum untuk pertama kali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pelita III secara eksplisit memuat butir-butir tentang peranan perempuan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa. Pada tahun itu juga Kabinet Pembangunan III dibentuk suatu lembaga, yaitu Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Perempuan.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia secara sadar mengakui pentingnya peranan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan. Dalam GBHN 1978, telah dirumuskan tujuh esensi terkait dengan peranan perempuan, antara lain disebutkan bahwa perempuan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan nasional.

Hal di atas menunjukan bahwa perempuan juga merupakan subjek pembangunan yang berarti ikut menentukan pembangunan itu dalam semua tahapan melalui dari perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Ini karena perempuan juga memiliki grondrechten (hak dasar). Grondrechten adalah hak yang diperoleh seseorang karena ia menjadi warga negara.

Sumbernya adalah negara dan sifatnya domestik.Dalam GBHN-GBHN (Propenas) selanjutnya, peran perempuan sangat ditingkatkan, hal ini dibuktikan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) mengisyaratkan bahwa pembangunan nasional harus berprespektif gender. Artinya, bahwa setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan harus selalu mempertimbangkan dari sisi laki-laki dan perempuan baik mencangkup partisipasi, akses, kontrol, atau manfaat yang akan diperoleh oleh laki-laki maupun perempuan.

Pengarus Utamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan, dalam hal ini tentunya termasuk juga kebijakan di bidang politik.

Apabila diperhatikan dengan cermat, setiap perempuan berkesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengisi pembangunan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan bahwa “setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjungjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ungkapan “Setiap Warga Negara” dalam ketentuan tersebut diatas tentu saja berarti warga negara laki-laki maupun perempuan. Walaupan tidak dinyatakan secara eksplisit, berdasarkan ketentuan Pasal 27 tersebut dapat diartikan pula bahwa UUD NRI 1945 sudah menganut prinsip nondiskriminatif.

Dengan prinsip nondiskriminatif, maka perempuan sebagai warga negara dapat dikatakan memperoleh peluang yang sama dengan laki-laki dalam pemerintahan. Hal ini berarti bahwa tiap warga negara, terlepas dari apapun gendernya, berhak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Mengenai persamaan yang di amanahkan UUD NRI 1945 juga terdapat pada Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khususs untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Jadi, tidak ada yang bisa menyangkal bahwasannya perempuan juga bisa berperan dalam berbagai bidang yang biasanya dilakukan para lelaki, karena itu semua sudah dijamin dan di khidmad oleh konstitusi kita serta dalam kenyataannya juga telah terbukti.

Pastinya kita kenal tokoh perempuan yang pertama menjadi Presiden Perempuan di Indonesia, ia adalah Ibu Megawati Soekarnoputri, menteri juga banyak dari kalangan perempuan, salah satunya Ibu Siti Fadilah Supari, pernah menjadi Mentri Kesehatan Republik Indonesia, ditingkat Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, bahkan yang jadi Walikota dari kalangan perempuan bisa dibilang banyak jumlahnya di Indonesia.

Salah satu nilai Pancasila yakni nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mempunyai makna sebagai dasar serta tujuan sehingga tercapai masyarakat madani Indonesia. Masyarakat madani yang dimaksud dalam Pancasila adalah masyarakat yang adil dan makmur lahiriah dan batiniah. Oleh sila ini, Indonesia memantapkan diri sebagai negara Hukum, di mana dalam hukum semuanya sama dan tetap adil.

Selain itu, pemerintah seyogyanya memberikan suatu kebijakan khusus untuk dalam hal pemberdayaan perempuan dalam dunia perpolitikan sebagai upaya mewujudkan salah satu nilai Pancasila di atas dan sekaligus mereaktualisasi nila-nilai Pancasila di era globalisasi sekarang ini. Lebih daripada itu, dengan memberdayakan kaum perempuan di dunia politik maka akan terwujud pula salah satu semangat dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

 

Opini Oleh : M.Aris Munandar, (Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Makassar Periode 2019-2021).